PR CIREBON - Seorang utusan untuk pemerintah Myanmar yang digulingkan oleh militer, dikabarkan telah meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menggunakan segala cara yang diperlukan agar dapat menghentikan kudeta yang dilakukan militer tersebut.
Sebagaimana diketahui, Myanmar saat ini berada dalam krisis sejak militer merebut kekuasaan pemerintahan pada 1 Februari dan menahan pemimpin pemerintah Aung San Suu Kyi dan sebagian besar pimpinan partainya.
Hal itu dilakukan militer Myanmar setelah militer mengeluhkan adanya penipuan dalam pemilihan pada November lalu yang dimenangkan partai Aung San Suu Kyi, sementara itu komisi pemilihan mengatakan bahwa pemungutan suara itu adil.
Duta besar Myanmar untuk PBB, mengimbau PBB pada hari Jumat, 26 Februari, untuk menggunakan segala cara yang diperlukan agar dapat mengambil tindakan terhadap militer Myanmar dan untuk memberikan keselamatan dan keamanan bagi rakyat Myanmar.
“Kami membutuhkan tindakan lebih lanjut yang sekuat mungkin dari komunitas internasional untuk segera mengakhiri kudeta militer, menghentikan penindasan terhadap orang-orang yang tidak bersalah," kata Kyaw Moe Tun kepada 193 anggota Jenderal PBB.
"Serta mengembalikan kekuasaan negara kepada rakyat dan memulihkan demokrasi di Myanmar,” imbuhnya.
Dilansir Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari Al Jazeera, selama pertemuan khusus di Myanmar, utusan tersebut meminta semua negara anggota untuk mengeluarkan pernyataan publik yang mengutuk keras kudeta tersebut.
Dia mengimbau negara-negara untuk tidak mengakui pemerintah militer atau bekerja sama dengannya dan meminta mereka untuk menuntut militer menghormati pemilihan demokratis tahun lalu.
Kyaw Moe Tun juga mendesak negara-negara untuk mengambil semua tindakan yang lebih kuat untuk menghentikan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan keamanan terhadap demonstran damai.
“Kami akan terus memperjuangkan pemerintahan, yaitu dari rakyat oleh rakyat, untuk rakyat,” katanya.
James Bays dari Al Jazeera, melaporkan dari markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengatakan sangat jarang seorang duta besar untuk PBB berbicara menentang peristiwa di negara mereka sendiri, satu-satunya negara yang sebelumnya melakukannya adalah Libya.
“Ini mungkin mendorong beberapa anggota Majelis Umum untuk mengambil posisi yang sedikit lebih keras," Kata Bays.
Baca Juga: Rusia Tuntut Penjelasan Jerman Atas Bebasnya Penjahat Nazi yang Dideportasi Amerika Serikat
Sementara itu, utusan khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, mendorong badan dunia itu untuk memberikan sinyal yang jelas untuk mendukung demokrasi.
Serta mengatakan kepada Majelis Umum bahwa tidak ada negara yang boleh mengakui atau melegitimasi penguasa militer.
"Tidak ada pembenaran untuk tindakan militer, dan kami harus terus menyerukan pembalikan situasi yang tidak dapat diizinkan ini, melelahkan semua saluran kolektif dan bilateral untuk memulihkan jalan Myanmar menuju reformasi demokrasi," katanya.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Hari ini, 27 Februari 2021: Aries, Taurus, dan Gemini Jauhi Situasi yang Memanas
Diplomat itu juga mengatakan dia telah diblokir untuk mengunjungi Myanmar oleh militer.
“Sepertinya mereka ingin terus melakukan penangkapan besar-besaran. Ini kejam dan tidak manusiawi,"ucapnya.
Ketidakpastian kian tumbuh setelah status Aung San Suu Kyi pada hari Jumat ketika situs web independen Myanmar Now mengutip pejabat senior partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang mengatakan dia telah dipindahkan minggu ini dari tahanan rumah ke lokasi yang dirahasiakan.
Para pengunjuk rasa yang turun ke jalan setiap hari selama lebih dari tiga minggu menuntut pembebasan Aung San Suu Kyi dan pengakuan atas hasil pemilu tahun lalu.***