Surati Presiden Rouhani, Dewan Medis Iran Tolak Penggunaan Vaksin Sputnik V Rusia

PR CIREBON – Pengumuman vaksin Sputnik V sebagai vaksin yang digunakan di Iran memicu perdebatan internal di negara tersebut.

Vaksin Sputnik V asal Rusia menjadi vaksin pertama yang disetujui pemerintah Iran melalui Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif pada pekan lalu.

Vaksin Sputnik V nantinya digunakan untuk keperluan darurat. Selain itu, Iran juga bertujuan untuk mulai memproduksi vaksin itu dalam waktu dekat bersama dengan Rusia.

Baca Juga: Anjing di Jerman Dapat Deteksi Virus Covid-19 pada Tubuh Manusia dengan Ketepatan 94 Persen

Namun, publik dan pejabat kesehatan terjebak dalam perdebatan tentang penggunaan vaksin Sputnik V.

Pesan utama ketidakpercayaan yang ditujukan pada Sputnik V datang dari salah satu pakar penyakit menular terkemuka Iran, Minoo Mohraz.

Mohraz merupakan tokoh terkemuka Iran yang berdedikasi dalam upaya untuk memproduksi vaksin lokal.

Mohraz mengatakan dia tidak akan menggunakan vaksin karena belum disetujui oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) atau Badan Obat Eropa.

Baca Juga: Guntur Romli Sebut Faktor Kuat Aktifitas FPI: Sudah Terjawab Mengapa Semalam Ini Merasa di Atas Angin

Kritiknya menuai teguran keras dari Kianoush Jahanpour, juru bicara Administrasi Makanan dan Obat Iran.

Jahanpour mengatakan Mohraz tidak memiliki ‘status’ untuk mempertimbangkan vaksin Covid-19 asing mana yang akan digunakan di Iran.

Menteri Kesehatan Iran Saeed Namaki mengatakan setiap klaim yang mengatakan bahwa negara mengimpor vaksin yang tidak aman, sama dengan sebuah ‘pengkhianatan nasional’.

Pemerintah Iran menampik klaim yang menyatakan bahwa mereka membeli Sputnik V karena alasan keuntungan politik.

Baca Juga: Peneliti Tiongkok Buat Alat Manipulasi Cuaca dengan Tingkat Kebisingan Suara Setara Pesawat Jet

Lebih lanjut, hampir 100 anggota Dewan Medis Iran menandatangani surat yang dialamatkan kepada Presiden Rouhani untuk menolak penggunaan vaksin asal Rusia tersebut.

Surat itu menyatakan bahwa membeli vaksin Sputnik V sebelum persetujuan internasional bisa ‘berbahaya’.

“Tampaknya pertimbangan diplomatik dalam pembelian vaksin ini menghalangi evaluasi standarnya,” tulis mereka, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Al Jazeera pada Jumat 5 Februari 2021.

Kepala komisi kesehatan parlemen, Hosseinali Shahriari mengatakan dia tidak akan menggunakan vaksin Sputnik V dan cenderung menyarankan agar yang lebih dahulu divaksin adalah pejabat.***