PR CIREBON - Ribuan orang menggelar demo hampir seluruh kota di Polandia pada Jumat, 29 Januari 2021.
Demo tersebut terkait larangan dan pembatasan aborsi yang telah diberlakukan oleh pemerintah konservatif awal pekan ini.
Tak menghiraukan pembatasan jarak dalam pencegahan virus corona, ribuan orang tersebut berkumpul di pusat Warsawa, meneriakkan "kebebasan, kesetaraan, aborsi sesuai permintaan".
Baca Juga: Viral Karena Paksa Masuk Bank BRI Tanpa Masker, Ketua LSM Minta Maaf: Bukan Arogansi Tapi Kami Lapar
Beberapa membawa plakat bertuliskan "Saya takut tinggal disini" dan "Pelarangan aborsi mendiskriminasi orang miskin".
Protes tersebut menyusul keputusan Pengadilan Konstitusional pada Oktober lalu, yang menyatakan bahwa mengakhiri kehamilan dengan cacat janin adalah tidak konstitusional.
Lalu, menghilangkan kasus yang paling sering digunakan untuk aborsi legal di negara yang mayoritas penduduknya beragama Katolik itu.
Dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Reuters, keputusan itu mulai berlaku pada Rabu malam, ketika diumumkan melalui surat kabar resmi.
Di bawah aturan baru, aborsi dapat dilakukan secara legal hanya dalam kasus pemerkosaan atau inses dan ketika kesehatan atau nyawa ibu terancam, menempatkan Polandia di luar arus utama Eropa.
Sementara itu, dokter yang menentang hukum akan dipenjara.
Baca Juga: Targetkan Vaksinasi Selesai dalam 12 Bulan, Menkes Budi: Belum Tahu Kekebalannya Berapa Lama
Negara itu diguncang oleh protes nasional selama berminggu-minggu menyusul putusan pengadilan pada 22 Oktober lalu.
Mereka dengan cepat berubah menjadi luapan amarah terhadap pemerintah nasionalis Hukum dan Keadilan (PiS) dan Gereja Katolik yang kuat.
PiS telah menolak tuduhan oposisi bahwa mereka telah mempengaruhi pengadilan dalam keputusannya.
Baca Juga: Bicara Rasisme, Sherly Annavita: Akankah Hukum DItegakkan atau Kembali Lihat Ketidakadilan?
Meskipun PiS adalah salah satu badan peradilan yang dirombak selama reformasi yang menurut Uni Eropa telah mempolitisasi pengadilan.
Aborsi telah menjadi masalah yang sangat memecah belah sejak PiS berkuasa pada tahun 2015, menjanjikan kembalinya masyarakat tradisional yang saleh yang dicampur dengan bantuan negara yang murah hati.
Krzysztof Sobolewski, seorang pejabat senior PiS, mengatakan protes itu ilegal karena pembatasan jarak sosial diberlakukan untuk mengekang pandemi virus corona.
"Orang-orang yang mengorganisir protes ini harus menyadari bahwa mereka mempertaruhkan nyawa para peserta dan orang-orang yang dekat dengan mereka, karena itu mengancam, gelombang baru virus corona," katanya.***