PR CIREBON - Perdana Menteri (PM) Belanda Mark Rutte mengatakan pada hari Jumat, 15 Januari 2021 lalu, bahwa dirinya
Bersama dengan seluruh anggota kabinetnya mengumumkan akan mengundurkan diri atas tanggapannya terhadap skandal tunjangan kesejahteraan anak.
Dalam pidato yang disiarkan oleh televisi secara nasional, PM Belanda Rutte mengatakan dia telah memberitahu Raja Willem-Alexander tentang keputusannya.
Baca Juga: Aktris Senior Pemeran Mak Lampir Farida Pasha Meninggal Dunia, Berikut Beberapa Karya Legendarisnya
Dan berjanji pemerintahnya akan terus bekerja untuk memberi kompensasi kepada orang tua yang terkena dampak secepat mungkin dan untuk memerangi Virus Corona.
"Kami sependapat bahwa jika seluruh sistem gagal, kita semua harus bertanggung jawab, dan itu mengarah pada kesimpulan bahwa saya baru saja menawarkan kepada raja"
"Pengunduran diri seluruh Kabinet," kata PM Belanda Rutte, dikutip Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari Euro News, Minggu 17 Januari 2021.
Baca Juga: Kapal Berbendera Tiongkok Masuk Perairan Indonesia, PKS Minta Menlu RI Tegur Dubes Tiongkok
Menjelang pertemuan kabinet pada hari Jumat itu, tekanan terhadap pemerintah Belanda kian meningkat, di mana mereka akan membahas apakah mereka akan mundur.
Yaitu hanya dua bulan sebelum pemilihan umum yang direncanakan.
Langkah itu dianggap sebagai simbol. Pemerintahan Rutte akan tetap menjabat dalam mode caretaker sampai koalisi baru terbentuk setelah pemilihan pada 17 Maret mendatang di Belanda.
Baca Juga: Dokumen Kematian Korban Sriwijaya Air SJ-182 Diterbitkan, DVI Terima 188 Kantong Jenazah
Pengunduran diri itu, sekaligus mengakhiri satu dekade masa jabatan Rutte, meskipun partainya diharapkan memenangkan pemilihan.
Menempatkan dia di baris pertama memulai pembicaraan untuk membentuk pemerintahan berikutnya.
Jika dia berhasil membentuk koalisi baru, kemungkinan besar Rutte akan kembali menjadi perdana menteri.
Baca Juga: Awan Panas Guguran Gunung Semeru hingga 4,5 Km, 9 Kecamatan di Probolinggo Terdampak Hujan Abu
Negara itu saat ini sedang berjuang untuk menerapkan tanggapan Covid-19 di tengah ribuan infeksi harian dan peluncuran vaksin Virus Corona yang lambat.
Belanda adalah negara Eropa ketiga yang dilanda ketidakpastian politik minggu ini di tengah krisis Covid-19.
Sebuah laporan parlemen telah mengungkapkan pada bulan Desember bahwa ribuan orang tua telah menghentikan pembayaran tunjangan di tengah penyelidikan penipuan.
Baca Juga: Akan Mundur dari Sinetron Ikatan Cinta Jika Capai 1000 Episode, Arya Saloka: Sebelum Ngaco Selesaiin
Beberapa dari orang tua itu berhutang setelah salah dituduh mengklaim tunjangan.
Atas skandal tersebut, Pemerintah Belanda telah meminta maaf dan menyisihkan € 500 juta atau sekira Rp8,54 triliun untuk para orang tua yang terkena dampak.
Sementara itu, Pemimpin Partai Buruh Lodewijk Asscher mengatakan dia akan mengundurkan diri atas skandal itu pada Kamis.
Baca Juga: Simak 7 Tren Perjalanan yang Diperkirakan akan Hits di Tahun 2021, Salah satunya Liburan Gelembung
Yaitu dengan mengatakan bahwa dia tidak akan mencalonkan diri dalam pemungutan suara 17 Maret mendatang.
Asscher adalah menteri urusan sosial di pemerintahan Belanda sebelumnya dari 2012 hingga 2017 tetapi mengatakan dalam sebuah video yang diunggah ke Facebook
Bahwa dia "tidak tahu bahwa otoritas pajak telah melakukan perburuan ilegal terhadap ribuan keluarga".
Baca Juga: Banyak Bencana Alam di Awal 2021, Bamsoet Minta Pemerintah Perkuat Pencegahan Penanggulangan Bencana
Partai Buruh berbagi kekuasaan di pemerintahan sampai kehilangan kursi pada 2017 dan sekarang menjadi oposisi.
Rutte mengatakan pada hari Kamis bahwa dia telah berbicara dengan Asscher.
"Saya sangat menghargai komitmennya yang luar biasa untuk negara kami dan kerja sama kami selama bertahun-tahun. Saya pribadi mendoakan yang terbaik untuknya," ucap Rutte.***