Network
SABACIREBON- Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jabar masih mengkaji Pasal perzinaan dalam draft Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RKUHP).
Namun demikian, jika melihat isi dari RKUHP itu dan reaksi dari hampir semua daerah yang menolak, kemungkinan besar PHRI Jabar juga akan mengeluarkan statement penolakan pasal perzinaan dalam RKUHP.
Baca Juga: Langkah Langka : Pelanggar Lalulintas di Garut Diajak ‘Nyaneut’
Hal tersebut diungkapkan Ketua PHRI Jabar, H Herman Muchtar yang dihubungi melalui telepon, Senin 24 Oktober 22022.
“Rancangan pasal itu ngaco ,” tegas Herman Muchtar yang menyebut pihaknya akan segera menggelar pertemuan dengan stakeholder kepariwisataan sebelum mengeluarkan tanggapan keputusan atas RKUHP, khususnya pasal perzinaan.
Baca Juga: Band Legendaris Malaysia Search akan Manggung di Bandung
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Bali Dewa Made Indra mngatakan, tak salah apabila asosiasi pengusaha khususnya perhotelan mengungkapkan kekhawatirannya terhadap rancangan pasal perzinaan.
Dengan demikian agar dapat dapat dijadikan bahan diskusi sebelum RKUHP disahkan.
"Itu kan baru perkiraan-perkiraan, RKUHP-nya belum dibacakan, tapi bagus kalau ada tanggapan terhadap rancangan itu, bagus menjadi bahan masukan. Itu belum final masih disosialisasikan terus," ujarnya kepada media usai menutup Festival Seni Bali Jani 2022.
Baca Juga: Pengobatan Herbal : Ginjal Tinggal Satu dan Harus Cuci Darah, Kini Dinyatakan Normal (bagian 5)
Dewa Made Indra menuturkan bahwa RKUHP merupakan rencana pembentukan regulasi yang telah lama bergulir, dan wajar menerima respons beragam dari masyarakat, maka itu sosialisasi yang menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat menjadi penting.
Ia meyakini bahwa keluhan yang muncul dari draf regulasi tersebut akan dicatat sebagai daftar inventarisasi masalah yang akan dibahas selanjutnya, sehingga masyarakat diminta tak terburu-buru mengambil kesimpulan.
Baca Juga: Band Legendaris Malaysia Search akan Manggung di Bandung
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Budi Santoso Sukamdani sebelumnya secara daring di Jakarta, Kamis 20 Oktober 2022 menyatakan bahwa pasal perzinaan yang dimasukkan ke dalam draf RKUHP dipastikan merugikan dunia usaha terutama bidang pariwisata dan perhotelan.
“Dapat dipahami bahwa aturan pidana perzinaan sangat erat kaitannya dengan perilaku moral, namun sesungguhnya perbuatan itu termasuk pada ranah privat yang seharusnya tidak diatur oleh negara dan tak dianggap sebagai perbuatan pidana,” kata Hariyadi.
Menurutnya, substansi dari isi pasal perzinaan tersebut akan membuat wisatawan beralih ke negara lain, sehingga menurunkan pariwisata Indonesia karena berdasarkan asas teritorial, setiap orang yang masuk ke Indonesia wajib tunduk terhadap hukum yang berlaku, dan turis asing yang tak terikat hubungan pernikahan dapat terjerat pidana. ***
