Hobi Bercuit Trump Bakal Terganggu, Twitter Bersiap Labeli Akun Pemerintah dengan Ciri Khusus

- 7 Agustus 2020, 14:04 WIB
Ilustrasi foto Twitter
Ilustrasi foto Twitter /PhotoMIX-Company

PR CIREBON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memang terlihat pengguna Twitter yang aktif bercuit tiap harinya.

Namun kini, hobi Trump dalam bercuit bakal terganggu karena keputusan terbaru Twitter pada Kamis, 06 Agustus 2020.

Tepatnya, pihak Twitter baru saja mengumumkan keputusannya untuk memasang label pada akun-akun media yang dikontrol pemerintah.

Baca Juga: Klan Cendana Hilang Taring Koneksi, Tommy Soeharto Didepak dari Ketum Berkarya

"Label baru itu, sedianya akan ditambahkan khusus pada akun milik media yang dikontrol pemerintah lewat bantuan keuangan, dan mendapat tekanan politik langsung atau tidak langsung, serta dikontrol produksi dan distribusinya," demikian yang dikutip dari keterangan Twitter pada salah satu cuitannya.

Dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Warta Ekonomi, label seperti itu akan dipasang pada akun-akun milik harian China Daily, Russia Today dan kantor berita Sputnik milik Rusia, serta sejumlah media outlet lainnya.

Bahkan, di masa mendatang Twitter juga berencana memasang label khusus pada akun milik tokoh-tokoh pemerintahan, termasuk Duta Besar dan Menteri Luar Negeri.

Baca Juga: Dirujuk 50 Lembaga Sertifikat Dunia, MUI Banggakan Indonesia Sukses Buat Standarisasi Produk Halal

Padahal bila menilik sejarahnya, platform media sosial terpopuler itu juga sudah lama berselisih pendapat dengan Presiden Trump terkait pemasangan cuitan.

Terbukti, paling terbaru Twitter telah “mengunci” akun kampanye pilpres Trump karena dianggap melanggar peraturan yang melarang informasi palsu tentang anak-anak dengan tanda “praktis imun terhadap Covid-19.”

Maka dari itu, banyak yang menilai kebijakan baru Twitter itu kemungkinan akan menghadapi kecaman keras dari Presiden Trump.

Baca Juga: Korban PHK Tak Kena Bansos Pekerja, Pengamat: Keluar Jalur Sila Pancasila, Mereka Paling Menderita

Sementara itu, sejumlah anggota partai Republik mengatakan, Twitter dan beberapa media outlet lainnya secara khusus telah menyensor pandangan-pandangan yang dianggap konservatif.***

Editor: Khairunnisa Fauzatul A

Sumber: VOA Warta Ekonomi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x