Network
Baca Juga: Hapus WhatsApp, Militer Turki Pindahkan Sistem Pesan ke Aplikasi Lokal
“Platform digital semakin mendominasi ranah media, semakin berpengaruh terhadap kehidupan publik, pendapatan iklan, dan menggeser kedudukan media massa konvensional,” ujar Atal.
Dalam konteks ini, tuturnya, perlu dirumuskan aturan main yang lebih transparan, adil, dan menjamin kesetaraan antara platform digital dan penerbit media.
“Dibutuhkan regulasi yang memungkinkan koeksistensi antara media lama dan media baru yang sebenarnya saling membutuhkan,” ucapnya.
Baca Juga: Bagi Pengguna Ponsel non-VoLTE, Google Fit Kini Hentikan Dukungan sebagai Bagian dari Peluncuran 5G
Menanggapi aspirasi tersebut, Presiden Jokowi menilai, di tengah perkembangan media sosial yang sangat masif dan cepat, diperlukan konvergensi dan level playing field yang adil.
“Sebagian aspirasi ini telah ditampung dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang saat ini, barusan terbit PP (peraturan pemerintah)-nya, yaitu PP tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran. Namun demikian, Pemerintah masih membuka diri terhadap aspirasi dari awak media,” papar Presiden Jokowi.
Ditambahkan Presiden Jokowi, Undang-Undang Cipta Kerja juga mengatur tentang digitalisasi penyiaran. Langkah ini perlu dioptimalkan oleh industri media.
Baca Juga: Semakin Canggih, WhatsApp Web Kini Bisa Buat Panggilan Suara dan Video
“Saya juga telah memperoleh laporan bahwa telah terbit permen (peraturan menteri) yang mengatur tata kelola penyelenggara sistem elektronik lingkup privat. Aturan ini mengatur keseimbangan antara perkembangan ekonomi digital dan kedaulatan data,” terangnya.
