Network
PR CIREBON - Program Organisasi Penggerak (POP) yang sedang dijalankan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim memang menuai banyak kontroversi.
Bahkan, sejumlah organisasi besar di Indonesia memutuskan mundur dari program tersebut, seperti Muhammdiyah, NU, dan PGRI.
Ini dikarenakan, mereka menilai menemukan kejanggalan dari berjalannya program tersebut, mulai dari Muhammadiyah yang menemukan adanya kejanggalan dalam penetapan peserta POP dengan dibuktikan dua perusahaan besar yang turut ikut menerima bantuan tersebut.
Baca Juga: Banyak Warga Korea Utara Gemar Nonton Drakor, Kim Jong Un Beri Hukuman Sadis hingga Botaki Warga
"Kriteria pemilihan organisasi masyarakat yang ditetapkan lolos evaluasi proposal sangat tidak jelas, karena tidak membedakan antara lembaga CSR yang sepatutnya membantu dana pendidikan dengan organisasi masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah," ungkap Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Kasiyarno di Jakarta pada Rabu, 22 Juli 2020.
Kemudian berlanjut dengan Lembaga Pendidikan Maarif NU memutuskan mundur dari program usai menilai syarat POP memiliki kejanggalan dalam proses administrasinya. Terbukti dnegan Ketua Lembaga Pendidikan Maarif NU, Arifin Junaidi yang mengaku baru dimintai proposal dua hari sebelum penutupan.
"Kami nyatakan tidak bisa bikin proposal dengan berbagai macam syarat dalam waktu singkat, tapi kami diminta ajukan saja syarat-sayarat menyusul. Tanggal 5 Maret lewat website mereka dinyatakan proposal kami ditolak," ungkap Arifin pada Rabu, 22 Juli 2020
Baca Juga: Kalahkan Retno Marsudi dengan Lawatan Luar Negeri Terbanyak, Netizen: Baiknya, Prabowo Jadi Menlu
Hingga akhirnya, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) pun mengikuti jejak Muhammadiyah dan LP Ma'arif Nahdlatul Ulama PBNU yang mengundurkan diri dari program tersebut. Terbukti, mereka menemukan kriteria pemilihan dan penetapan peserta POP tidak jelas.
"PGRI memandang bahwa perlunya prioritas program yang sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kompetensi dan kinerja guru melalui penataan pengembangan dan mekanisme keprofesian guru berkelanjutan (Continuing Professional Development)," ungkap Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi di Jakarta pada Jumat, 24 Juli 2020.
Baca Juga: Fakta Menarik Yoon Jaehyuk TREASURE, Visual yang Dikenal Jahil dan Dijuluki 'Raja Casting'
Dengan bukti kemunduran tiga organisasi besar itu, Mendikbud Nadiem Makarim pun mendapat tantangan dari anggota DPR, Hetifah Sjaifudian untuk buka-bukaan soal mekanisme POP.
Sekaligus, membuka alur seleksi Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation yang membuat lolos menjadi peserta POP dari Kemendikbud sebanyak Rp20 miliar.
"Selama ini organisasi-organisasi ini hanya diberitahu lolos atau tidak, tanpa diberitahu mengapanya, kurangnya dimana, dan sebagainya," ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian dalam pernyataan yang dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI pada Senin, 27 Juli 2020.
Baca Juga: Kemendikbud Blunder Terkait PJJ, Anggota DPR Sentil Sikap Nadiem Makarim yang Dianggap Arogan
Lebih lanjut, Hetifah berpendapat bahwa Mendikbud harus melakukan tantangan itu agar organisasi islam seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI mengetahui transparansi mengenai proses dan hasil seleksi program tersebut.
"Karena rekam jejak dan peran tiga organisasi itu selama ini dalam pembangunan pendidikan Indonesia, tidak bisa dikesampingkan," jelas Hetifah.
Baca Juga: Berkamuflase Menjadi Kakek Tua, Seorang Penipu Ulung Berhasil Bobol Rekening hingga Miliaran
Sementara itu, Program Organisasi Penggerak (POP) yang diluncurkan Kemendikbud banyak menjadi sorotan karena program dengan anggaran Rp657 miliar per tahun ini, dinilai banyak persoalan yang ditutupi di dalam program tersebut.***
