Network
SABACIREBON – Tragedi Kanjuruhan Malang memunculkan polemik baru ketika Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) merekomendasikan Kongres Luar Biasa (KLB) di tubuh PSSI.
Dengan kata lain, TGIPF merekomendasikan ketua umum PSSI dan jajarannya mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab moral.
Persoalan dijalankan atau tidaknya rekomendasi tersebut merupakan urusan pemerintah, bukan lagi jadi wilayah TGIPF.
Pemerintah sendiri melalui Menpora Zainudin Amali sudah menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat ikut campur khususnya terkait usulan mengenai KLB.
Baca Juga: Naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh Belum Tuntas, PSSI Ingin November Beres, Ini Alasannya...
Menurut Menpora, yang bisa mengusulkan KLB adalah anggota PSSI atau voters. Bahkan dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden FIFA, urusan KLB sama sekali tidak dibahas.
Menpora bahkan sudah menjelaskan bahwa KLB merupakan urusan PSSI dengan FIFA, yang artinya pemerintah tidak bisa mencampuri urusan internal PSSI yang terkait administrasi.
Hal senada disampaikan pegiat sepak bola Ciayumajakuning, coach Budiyanto.
Menurutnya saat ini bukan waktu yang tepat berbicara mengenai KLB, karena pembinaan sepak bola di tingkat klub dan tim nasional sedang dalam grafik yang meningkat. Hal tersebut juga tidak lepas dari peran PSSI dan ketua umum.
