Network
PR CIREBON - Dewan Pakar PKPI Teddy Gusnaidi kembali memberikan pandangannya terkait permasalahan yang terjadi, kali ini dia mempertanyakan keberanian para calon kepala daerah untuk mengutuk Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir, ISIS, dan organisasi lain yang dinilainya membuat keresahan di negara Indonesia, 22 November 2020.
"Pilkada 9 Desember 2020, beranikah para calon kepala daerah mengutuk FPI, Hizbut Tahrir, ISIS, dan organisasi lainnya yang membuat keresahan di negara ini? Saya yakin tidak berani. Karena mereka takut kehilangan suara kelompok-kelompok tersebut. Inilah rusaknya Pilkada langsung," cuitnya.
Menurutnya, jika para Calon Kepala Daerah bicara keberagaman dan toleransi dalam kampanye, itu hanya retorika sampah.
Baca Juga: Palestina Tembakan Roket ke Israel, Menarik Serangan Udara Israel di Gaza
"Mereka tidak mungkin melakukan hal tersebut jika saat ini tidak berani menentang FPI, Hizbut Tahrir, ISIS, dan kelompok yang membuat resah lainnya," katanya.
Teddy mengungkapkan hancurnya keberagaman dan tumbuhnya kelompok-kelompok yang membuat resah di Indonesia, 90 persen disebabkan oleh Pilkada langsung.
Selain itu, dia berkicau bahwa masyarakat yang saling sikut karena pilihan, para kepala daerah juga punya kepentingan membiarkan kelompok-kelompok yang membuat resah itu berkembang.
Baca Juga: Ganjar Resmi Umumkan UMK Jawa Tengah 2021, Ini Daftar Lengkapnya
"Negara ini akan terus gaduh jika Pilkada langsung terus digunakan dan kelompok2 yang membuat resah akan terus berkembang karena suara mereka dibutuhkan oleh para calon kepala daerah. Gebrakan copot baliho hanya sementara saja, nanti juga hilang dan balik lagi ke kondisi sebelumnya," kata Teddy.
Dia mengajak setiap daerah untuk menantang para calon kepala daerah membuat pernyataan tertulis di atas materai, bahwa jika menjadi kepala daerah maka akan memastikan di daerah tersebut tidak akan ada FPI, Hizbut Tahrir, ISIS, dan kelompok yang meresahkan lainnya.
"Berani tidak mereka?" kicaunya. Dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Twitter Teddy Gusnaidi.
Baca Juga: Wajib Tahu, Ini Tiga Manfaat Pandemi Corona Bagi Ekosistem Laut di Indonesia
Bahkan dia meminta dalam pernyataan itu jika akhirnya tidak mampu melakukan hal tersebut, maka surat yang dibuat itu akan dijadikan bukti sah untuk melengserkan kepala daerah secara hukum dari jabatan kepala daerah. Jika memang tidak berani membuat menurutnya jangan bicara nasionalisme.
"Jadi tujuan mereka maju sebagai kepala daerah bukan untuk bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan rakyat, tapi untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. Apakah tujuannya untuk bisnis, untuk cari nafkah atau apapun, tapi yang pasti bukan untuk bangsa dan negara," cuitnya.
Menurutnya mudah saja menilai hal itu, jika para calon kepala daerah maju dalam Pilkada tujuannya demi kemaslahatan rakyat dan bangsa, tentu mereka akan mengutuk tindakan kelompok-kelompok yang membuat resah tersebut. Kalau tidak mengutuk, Teddy katakan tujuannya bukan untuk rakyat dan bangsa.
Baca Juga: Bicara Langkah TNI Baru-baru Ini, Refly Harun Sebut Jangan Sampai TNI Masuk Lagi di Wilayah Politik
"Mari kita tunggu pernyataan dari para calon kepala daerah, memastikan kelompok-kelompok tersebut akan dihilangkan dari daerah mereka dan jika mereka tidak berhasil maka akan dicopot dari jabatan kepala daerah. Sehingga kita punya kepala daerah yang benar2 mencintai bangsa ini," katanya.
Teddy menambahkan kalau hanya mendengar pidato calon kepala daerah tentang kebangsaan, kerukunan, toleransi, dan sejenisnya tetapi tidak berani membuat pernyataan tersebut, maka tinggalkan saja.
"Itu hanya retorika sampah yang tidak akan pernah bisa mereka lakukan. Buang-buang waktu saja. Terima kasih," kicau Teddy Gusnaidi.***
Pilkada 9 Desember 2020, beranikah para calon kepala daerah mengutuk FPI, Hizbut Tahrir, ISIS dan organisasi lainnya yang membuat keresahan di negara ini?
Saya yakin tidak berani, Karena mereka takut kehilangan suara kelompok-kelompok tersebut. Inilah rusaknya Pilkada langsung.— Teddy Gusnaidi (@TeddyGusnaidi) November 22, 2020
