Network
PR CIREBON - Pengabaian penerapan protokol kesehatan yang terjadi di Jakarta beberapa waktu lalu disayangkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan (LBP), terlebih hal itu terjadi di tengah upaya pemerintah untuk menekan penyebaran kasus Covid-19.
Luhut mengatakan bahwa tidak ingin adanya kerumunan terjadi lantaran kerumunan tersebut menjadi penyebab klaster baru.
"Kita tidak ingin kerumunan karena ternyata kerumunan-kerumunan itu adalah penyebab klaster-klaster baru, dan itu sudah ada evidence (bukti) sama kita. Seperti di Jakarta, kita sangat menyayangkan terjadi kerumunan-kerumunan yang tidak baik," ujar Luhut dalam webinar Telaah UU Cipta Kerja, yang digelar oleh Universitas Gadjah Mada (UGM), Selasa 17 November 2020.
Baca Juga: Komentari Polemik RUU Minol, Fahira Idris: Sampai Kapan Terus Menutup Mata?
Luhut selaku Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN), juga menyayangkan kerumunan tanpa memperhatikan protokol kesehatan sebagai langkah untuk pencegahan Covid-19 itu juga ternyata dihadiri oleh pejabat pemerintah.
"Disayangkan juga ada pejabat yang hadir dalam kerumunan itu," katanya, tanpa menyebut siapa yang dimaksud.
Selain itu, menurut pengalamannya setelah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri beberapa waktu lalu, dia harus melakukan karantina selama satu minggu sebelum kemudian melakukan aktivitas.
Baca Juga: Jokowi Siap Jadi Orang Pertama Terima Vaksin Covid-19, Tinggal Tunggu Keputusan Resmi Tim Kesehatan
Sementara ada seorang tokoh yang tidak melakukan prosedur karantina setelah kedatangannya ke Indonesia, Luhut tidak menyebut secara gamblang siapa yang dimaksud.
"Saya kembali dari Yunnan tiga minggu yang lalu itu satu minggu saya karantina, sebelum saya melakukan kegiatan yang lain. Begitu juga nanti setelah balik dari Amerika, kami harus melakukan prosedur karantina," ucap Luhut, yang saat ini berada di Amerika Serikat untuk melakukan kunjungan kerja.
Dia mengatakan tidak boleh ada dispensasi pada siapapun yang baru kembali dari luar negeri.
Baca Juga: Antisipasi Krisis Covid-19 Lebih Besar, Korea Selatan Perketat Aturan Jaga Jarak
"Saya pikir tidak boleh ada dispensasi pada siapapun yang balik dari.. terutama kembali dari negara-negara yang dianggap bermasalah," katanya.
Luhut melanjutkan kalau semua lapisan masyarakat harus mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan dan prosedur pencegahan Covid-19, demi memutus mata rantai penyebaran virus.
Penerapan protokol kesehatan yang terdiri dari memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak penting untuk terus dilakukan. Dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara.
Baca Juga: Anies Baswedan Dipanggil Polisi, Fadli Zon: Sungguh Tak Wajar, Kita Sudah Makin Jauh dari Demokrasi
"Tingkat kematian nasional dari sejumlah provinsi yang berkontribusi besar terhadap mayoritas kasus nasional hingga kini terus menunjukkan perbaikan," ujar Mantan Menko Polhukam itu.
Akan tetapi, Luhut mengaku ada beberapa provinsi yang juga masih mengalami masalah di berbagai sisi.
"Kalau terus kita disiplin, tidak ada yang aneh-aneh pejabat-pejabat atau yang merasa pejabat, membuat kerumunan-kerumunan, saya pikir kita akan bisa menahan Covid-19 ini," ujarnya.
Baca Juga: Polda Metro Jaya Ramai, Anies Baswedan hingga Gisella Anastasia Datang Lakukan Pemeriksaan
"Sampai nanti kita menunggu vaksinasi yang Insya Allah akan kita lakukan pada akhir tahun ini," kata Luhut menambahkan.***
