Network
PR CIREBON – Kebijakan infrastruktur yang kuat dan dapat diaplikasikan dalam pembangunan di Indonesia sangat penting, menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
“Hal terpenting dalam rumusan policy ini yakni harus bisa diaplikasikan dan tanggung jawab saya untuk mengaplikasikan itu secara konsisten,” kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta pada Sabtu, 7 November, dikutip Pikiranrakyat-Cirebon.com dari Antara News.
Menteri PUPR mengatakan dalam pembangunan infrastruktur terdiri dari empat tahapan atau klaster yakni dimulai dari perencanaan, procurement atau pengadaan, pelaksanaan dan pemanfaatan. Pada tahap perencanaan sudah harus dipikirkan mengenai operasi dan maintenance.
Baca Juga: Status Gunung Merapi Siaga, Sleman Tetapkan Masa Tanggap Darurat Bencana hingga Akhir Bulan
Di samping itu, cluster ini juga dicocokkan dengan pelayanan birokrasi, pelayanan masyarakat dengan digitalisasi, menggairahkan ekonomi lokal dan peningkatan inovasi kandungan produk lokal. Sedangkan di tahap procurement, Menteri Basuki berharap agar policy yang diusulkan dapat membantu mengawasi agar lebih efektif dan tidak terjadi kecurangan.
"Kepolisian selalu menjadi partner kami dalam rangka pengawasan, khususnya tahap procurement," ujar Menteri Basuki.
Setiap tahunnya, Kementerian PUPR rata-rata melaksanakan 10.000 pengadaan barang dan jasa, tidak mungkin hanya Inspektorat Jenderal yang mengawasi. Karena itulah, harus dibuat rumusan kebijakan untuk mengawasinya.
Baca Juga: Cek Fakta: Perlakuan Kasar Polisi Prancis Membuka Hijab Wanita Muslim, Hoaks atau Fakta?
