Network
PR CIREBON – Kondisi ekonomi di masa pandemi Covid-19 berdampak hampir di segala sektor di Indonesia. Pakar ekonom senior Rizal Ramli menegaskan, bahwa ekonomi Indonesia di tengah situasi pandemi Covid-19, tidak lebih baik dari kondisi krisis 1998. Pasalnya, terang dia, ada 44 perusahaan asuransi sekuritas yang saat ini gagal bayar, yang akhirnya berdampak pada ekonomi secara signifikan.
"Ini ibarat petinju kena pukulan langsung goyang. Jadi ini akan lebih sulit, karena pemerintah tidak efektif. Dan ini grafiknya seperti huruf 'W' anjloknya bisa lama," ujar Rizal, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI.
Oleh karenanya, Rizal menyarankan, agar pemerintah tidak menganggarkan sejumlah proyek pembangunan dan lebih baik dulu ditahan, seperti proyek infrastruktur jalan hingga program-program lain yang belakangan malah diminta untuk digeber.
Baca Juga: ShopeePay Perkuat Keamanan Akun Pengguna, Hadirkan Fitur Rekognisi Wajah dan Sidik Jari
Rizal juga melihat, dari sejumlah realokasi yang dilakukan kementerian dan lembaga, ada beberapa bagian yang tidak tepat pemanfaatannya.
Padahal, menurut Rizal, seperti saat krisis 1998, pemerintah seharusnya menyetop lebih dulu pekerjaan-pekerjaan besar. Dengan begitu, pemerintah akan memiliki pendanaan yang cukup untuk penanganan Covid-19.
"Jadi kita tidak profit dan malah negatif. Karena tidak ada menteri di kabinet Jokowi yang punya pengalaman, yang ada tuh skandal-skandal. Ditambah bunga hutang kita yang besar," tutur Rizal.
Baca Juga: Moeldoko Pastikan Seluruh Aspirasi UU Cipta Kerja Diperhatikan, PKS: Mudah Dengar, Dilakukan Tidak ?
Dia menilai, semestinya di saat-saat pandemi, pemerintah memprioritaskan tiga hal. Pertama, penanganan Covid-19 dari sisi kesehatan. Ia menyebut penanganan ini setidaknya membutuhkan anggaran Rp300 triliun.
"Jadi hajar habis-habisan. Agar ekonomi kita bisa pulih," ujarnya.
Kemudian, fokus kedua adalah pemberian bantuan kepada masyarakat yang berada di kelas ekonomi bawah. Setidaknya, menurut dia, pemerintah membutuhkan anggaran Rp300 triliun untuk menghidupi rakyat selama enam bulan ke depan.
Ketiga, pemerintah harus serius meningkatkan produksi pangan. Rizal mengatakan program ini membutuhkan anggaran Rp200 triliun atau lebih kecil dari fokus lainnya.
"Jadi ini bisa efektif," ucapnya.
Baca Juga: Rocky Nilai A Minus Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf, Nasdem: Beruntung Santai, Era Soeharto Pasti Hilang
Untuk itu, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini menyatakan, pandemi Covid-19 bukan menjadi faktor penyebab perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Adanya kondisi negatif ekonomi negara lebih disebabkan karena tata kelola yang kurang tepat dari tim ekonomi pemerintah.
"Karena infrastruktur itu tidak langsung terkait dengan kegiatan rakyat, misalnya di Papua dan Kalimantan. Sudah gitu bayarnya pakai hutang malah jadi beban," paparnya.
"Jadi pemerintah harus membedakan cara memperbaiki ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.***
