Network
PR CIREBON - Menanggapi kasus ditangkapnya anggota Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), yakni Syahganda Nainggolan, dan Jumhur Hidayat, Fadli Zon buka suara.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon sangat menyayangkan kejadian tersebut. Ia menegaskan, bahwa Indonesia bukan negara kepolisian yang dengan mudah bisa menangkap seseorang.
"Menurut saya sangat keterlaluan, itu menurut saya sudah menginjak-menginjak demokrasi lah. Ini bukan police State (negara kepolisian)," kata Fadli, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI pada Jumat, 23 Oktober 2020.
Baca Juga: Sudah Setahun Tak Ada Kelanjutan, PPP Desak Aturan Turunan UU Pesantren Segera Dituntaskan
Penangkapan dua aktivis KAMI tersebut, menurut Fadli Zon tidak tepat karena seharusnya perbuatan mereka dijamin oleh konstitusi. Fadli Zon juga menyayangkan karena demonstrasi dianggap seperti perbuatan kriminal.
"Jadi seolah-seolah demonstrasi itu kegiatan yang kriminal. Padahal ini adalah kegiatan yang dijamin oleh konstitusi untuk berekspresi, mengeluarkan pikiran pendapat baik lisan maupun tulisan,"ucapnya.
Selain mengkritik penangkapan dua aktivis tersebut, Fadli Zon juga mengkritik perlakuan aparat kepolisian dalam menindak massa aksi demonstrasi yang belakangan ini terjadi dalam penolakan UU Cipta Kerja.
Baca Juga: Banyaknya Koalisi di Parlemen, Fadli Zon Sebut DPR Melempem dan Loyo Awasi Pemerintahan
Menurut Fadli Zon, sangat disayangkan bahwa Negara yang kerap diagung agungkan sebagai negara demokrasi terbesar malah bertindak brutal dan menangkapi para pejuang demokrasi.
"Selalu mengagung-agungkan negara demokrasi ketiga terbesar di dunia. Tapi, orang mau demo saja ditangkap-tangkapi. Yang berbeda ditangkap-tangkapi. Ini lucu menurut saya,"ucapnya.
Fadli Zon menegaskan bahwa seharusnya Negara demokrasi tidak perlu menangkap nangkapi orang yang berdemo. Apalagi menangkap orang yang hanya berbeda pendapat dengan pemerintah. Jika demikian maka Indonesia tak pantas disebut negara demokrasi.***
