Network
Kemudian tak lupa, Amien juga menyorot satu masalah yang tidak kalah penting yaitu akan terjadi Freeportisasi di semua bidang.
Baca Juga: Indonesia Siap Gelar Piala Dunia U-20 di Sumsel, Alokasi Dana Sentuh 56 M dan Terus Bertambah
Seluruh pemodal asing yang diharapkan berbondong-bondong datang ke Indonesia, akhirnya pasti akan memeras Indonesia.
"Freeport-mcmoran sudah lama bercokol di Papua, dan bisa berbuat apa saja seperti negara dalam negara, dari rezim Soeharto sampai rezim Jokowi penghancuran lingkungan, penipuan pajak, dan pelanggaran HAM tidak pernah disentuh oleh pemerintah Jakarta. DNA macam apakah yang sesungguhnya itu ada dalam tubuh bangsa Indonesia. Bung Karno pernah mengingatkan Indonesia adalah bangsa besar istilah beliau bukan bangsa kintel atau bangsa kodok." ucapnya
Mengapa rezim Jokowi dan DPR tega memproduksi omnibus Law tanpa memperhatikan kepentingan rakyat ?
Sebagian investor global yang memiliki hati nurani bereriak keras kalau undang-undang bahaya itu sesungguhnya tidak diperlukan, mengapa karena akan berdampak pada kehancuran lingkungan atau ekosida. Menghancurkan dan membunuh lingkungan hidup.
Baca Juga: Cek Fakta: Daftar Prakerja VIP Gelombang 11 Langsung Dapat Bantuan Rp600 Ribu, Tinjau Kebenarannya
Reuters memberitakan bahwa Ada 35 investor asing yang mengingatkan Indonesia jangan nekat mengesahkan undang-undang yang diprakarsai oleh presiden Jokowi.
"Mereka saja orang asing mengingatkan jangan sampai biodiversitas hutan-hutan Indonesia lengkap gara-gara AMDAL akan diterapkan secara selektif."
Berkaca pada apa yang terjadi di Freeport mcmoran otoritas dana pensiun di Swedia Norwegia, dan New Zealand menarik saham mereka dari Freeport karena mereka tidak tahan melihat penghancuran sistematik dan perkembangan oleh Freeport di Papua.
Seperti danau dan dua sungai besar di lingkungan tambang Freeport telah mati dari rezim satu ke rezim berikutnya tidak ada protes pernyataan apalagi ancaman ultimatum terhadap Freeport.
Baca Juga: Pelaku Usaha Jakarta Wajib Protokol Kesehatan, Anies: Sanksi Penutupan hingga Denda Rp 150 Juta
"The ecological destruction goes on and on and on di dalam literatur politik ada istilah deaf, dumb and blind government yang artinya pemerintah yang tuli bisu dan buta."
