Network
Pemerintah telah merealisasikan anggaran pembangunan IKN pada 2022 sebesar Rp 5,5 triliun.
Sementara itu, Pemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan IKN sebesar Rp 29,4 triliun pada APBN 2023 dan Rp 40,6 triliun dalam Rancangan APBN 2024.
Baca Juga: Pada Libur Nataru dan Libur Sekolah Saat Ini, Objek Wisata Pantai Bali Indramayu Dipadati Wisatawan
Kementerian Keuangan mencatat, realisasi penyaluran anggaran untuk pembangunan IKN dari APBN tahun ini telah mencapai Rp 13 triliun per Oktober 2023, atau setara dengan 44,37 persen dari pagu anggaran tahun ini.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21/2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3/2022 tentang Ibu Kota Negara, disebutkan bahwa IKN bisa mendapatkan pendanaan berupa pemberian tambahan penyertaan modal negara (PMN) yang diberikan melalui Badan Usaha Otorita IKN (OIKN).
Selain itu, beleid ini juga mengatur terkait dana transfer daerah yang bisa difungsikan untuk kegiatan pembangunan, dan pemindahan IKN, juga untuk penyelenggaraan Pemda Khusus IKN, yang berasal dari APBN.
Baca Juga: Keren, Polisi Majalengka Bantu Pemudik Alami Pecan Ban di KM 164 Tol Cipali
Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 21/2023 pun memperbolehkan OIKN menarik pinjaman dari luar negeri, dan Pemerintah Pusat bisa memberikan jaminan atas pembiayaan utang yang dilakukan OIKN.
Beberapa waktu lalu, terkait pembangunan IKN ini datang dari Rakabuming Raka putera sulung Presiden Joko Widodo yang kini menjadi Cawapres Prabowo Subianto.
Gibran menyebutkan, saat ini masih banyak masyarakat yang gagal paham terkait asal dana pembangunan pembangunan IKN tersebut. Padahal disebutkannya pembangunan IKN tidak sepenuhnya dari APBN.
Baca Juga: Tinjau Sejumlah Gereja, Kapolri: Indonesia Dilahirkan dari Keberagaman
