Network
PR CIREBON - Komisaris Utama PT Persero, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak segan-segan untuk berbicara mengenai buruknya sistem tata Kelola di PT Pertamina.
Ahok mengaku sering tidak habis pikir dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan direksi Pertamina, yang terkadang banyak tidak masuk akal, terlebih dalam hitungan bisnis.
Hal ini mengakibatkan Pertamina harus menanggung utang dalam jumlah besar.
Baca Juga: Usul Ahok Hapuskan Kementerian BUMN Buat Gaduh, Pengamat: Komentar Bubarkan, Bukti Kerja Ga Becus
“Sudah utang 16 Miliar Dollar AS, tiap kali otaknya pinjem duit terus. Saya sudah kesal ini. Pinjem duit terus, mau(nya) akuisisi terus,” ujar Ahok, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI.
Lebih lanjut Ahok mengatakan, selain secara hitungan bisnis kurang menguntungkan, Pertamina seharusnya folus pada eksplorasi ladang minyak di dalam negeri.
“Saya bilang tidak berpikir untuk eksplorasi. Kita masih punya 12 cekungan yang berpotensi punya minyak, punya gas. Ngapain di luar negeri? Ini jangan-jangan ada komisi (ini), beli-beli minyak ini,” ungkap Ahok.
Baca Juga: Cek Fakta: PSBB Ketat Jakarta Disebut Sengaja Ada Atas Perintah KAMI Agar Pemerintah Pusat Terdesak
Adapun temuan lain yang menurut Ahok juga sangat tidak efisien yaitu mengenai pembangunan kilang minyak.
Hingga saat ini, Ahok masih terus meminta kejelasan mengapa banyak kilang baru yang belum juga dibangun. Padahal, sudah terdapat beberapa investor yang serius untuk patungan (join share) bisnis dengan Pertamina.
“Makanya nanti saya mau rapat penting soal kilang. Berapa investor yang sudah nawarin mau kerja sama kalian diemin? Terus sudah ditawarin kenapa ditolak? Terus kenapa kerja seperti ini? Saya lagi mau audit,” ujar Ahok dengan nada tegas.
Baca Juga: Tanggapi Imbas PSBB Ketat Jakarta, Anies Baswedan: Kesehatan Nomor Satu, Ekonomi Nanti Gerak Sendiri
Sementara itu, Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman buka suara perihal kritik yang disampaikan komisaris utamanya.
Dia menjelaskan, apa yang disampaikan mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai masukan untuk perbaikan tata kelola Pertamina kedepannya.***
