Network
PR CIREBON - Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk kembali mengarantina wilayah Jakarta dengan melakukan penerapan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Ketat, menuai banyak perdebatan.
Hal itu, disebabkan karena Anies diduga memutuskan penerapan PSBB Ketat tersebut tanpa ada koordinasi maupun konsultasi dengan pemerintah pusat maupun lembaga-lembaga terkait pencegahan penularan Covid-19, sehingga keputusan tersebut dianggap terkesan buru-buru.
Untuk itu, Anies menegaskan bahwa kebijakan itu, ia putuskan berdasarkan fakta dan data lapangan yang menunjukan bahwa angka penularan Covid-19 di Jakarta semakin mengkhawatirkan.
Baca Juga: Wapres Tuding Netralitas ASN Penyakit Lama Kambuhan, Ketua Bawaslu Kaitkan dengan Ancaman Atasan
Sehingga, bila tidak segera dilakukan PSBB kembali, dikhawatirkan angka penularan Covid-19 di Jakarta akan semakin meningkat pesat.
Anies juga menegaskan bahwa sesuai dengan anjuran Presiden Jokowi, yang mengatakan bahwa kesehatan merupakan prioritas utama di masa pandemi Covid-19 ini.
Akan tetapi, beberapa pihak tidak menganggap bahwa kebijakan yang Anies lakukan tersebut sebagai keputusan yang tepat. Mengingat, dampak dari penerapan PSBB total tersebut akan berimbas pada hajat orang banyak.
Baca Juga: 72 Persen Masyarakat Minta Pilkada Serentak Ditunda, Khawatir Timbul Klaster Baru Covid-19
Ketika diundang pada acara Indonesia Lawyer Club (ILC) di stasiun TvOne, Selasa 15 September 2020, Anies menjelaskan terkait hal-hal yang menjadi perdebatan di beberapa kalangan tersebut.
Dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari situs Warta Ekonomi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya merespon hal-hal yang menjadi keresahan publik saat diundang sebagai pembicara di salah satu stasiun tv di Jakarta.
