Network
PR CIREBON - Kebijakan yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total, sudah memasuki hari ketiga sejak diberlakukan pada Senin, 14 September 2020 lalu.
Anies sendiri menuturkan bahwa PSBB ketat kali ini akan berfokus pada pengetatan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 di Jakarta. Meskipun demikian, kebijakan PSBB tersebut tetap mendapatkan sejumlah kritikan dari berbagai kalangan.
Meskipun peraturan PSBB jilid II ini tidak seperti PSBB sebelumnya, namun menurut beberapa kalangan kebijakan tersebut tetap akan berimbas pada berbagai sekor perekonomian.
Baca Juga: Ahok Bongkar Aib Buruk Manajemen Pertamina, dari Pengaturan Gaji Direksi hingga Melobi Menteri
Dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari situs RRI, Pembatasan Sosial Berskala Besar Jilid II yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapat kritikan keras dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Menurut Hariyadi Sukamdani, selaku Ketua Umum Apindo, menilai bahwa kebijakan buka tutup PSBB yang dilakukan oleh Anies, dapat membuat ekonomi Indonesia kolaps alias ambruk.
"Buka tutup, buka tutup ekonomi kita kolapse betulan, dan dampaknya bagi masyarakat sangat luar biasa," kata Hariyadi dalam dialog kepada PRO-3 RRI, Rabu, 16 September 2020.
Baca Juga: Luhut Urus Covid-19 Jadi Tanda Menkes Terawan Gagal, Pengamat: Sinyal Pantas Direshuffle Jokowi
Lebih jauh, Hariyadi mengatakan dirinya sepakat dengan surat yan disampaikan oleh Budi Hartono bos PT Djarum, salah satu orang terkaya di Indonesia yang mengkritik terkait penerapan PSSB yang dianggapnya tidak efektif.
"Suara Pak Budi mewakili dari sebagian besar pengusaha yang gundah,”ucapnya.
Sebab, ungkapnya, diagram pertumbuhan infeksi Covid-19 masih tetap meningkat di Jakarta. Hariyadi pun menuturkan bahwa hal itu lantaran Pemprov DKI Jakarta dibawah kepemimpinan Anies Baswedan tidak ada langkah preventif yang jitu untuk mengatasi persoalan Covid-19 ini.
“ini bagaimana sih sebetulnya, katanya kita ingin berdampingan dengan Covid, tapi dilain pihak Pemprov tidak melakukan preventif dengan benar," tuturnya.
Baca Juga: Kontroversi Penunjukkan Luhut Urus Covid-19 Terjawab, Wiku: Sesuai dengan Inpres No 6 Tahun 2020
Hariyadi mengatakan, kebijakan PSBB ini juga jelas berimbas kepada para pengusaha.
"Pengusaha itu kan masyarakat juga, jadi pandemi ini memang jelas meriseting ulang semua tata kehidupan kita semua. Yang ingin kita sampaikan, kalau ini juga harus di imbangi dengan tetap roda efektivitas ekonomi berjalan," katanya.***
