Network
PR CIREBON - Fenomena kalangan artis yang banyak memasuki kontestasi Pilkada 2020, ternyata mendapat sorotan khusus di mata pengamat politik, Haris Hijrah Wicaksana.
Secara khusus, Haris mengaku cukup khawatir terkait kebijakan-kebijakan pemerintah yang tak dipahami mereka, apalagi mereka melakukan lompatan karir yang cukup berani.
"Jika artis itu tidak memahami kebijakan pemerintahan tentu bagaimana untuk mengurus masyarakat dan dipastikan akan mempengaruhi kualitas pemerintahan itu sendiri," ungkap Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Stisip) Setia Budhi Rangkasbitung ini, belum lama ini.
Baca Juga: Jadi Korban Penusukan saat Kajian, Syekh Ali Jaber: Umat Islam Jangan Terprovokasi dan Mohon Tenang
Sebagai warga negara, memang tidak masalah untuk para artis yang mengikuti konstelasi politik dengan maju pilkada 2020.
Adapun deretan artis yang maju pada Pilkada 2020 itu artis nasional juga kebanyakan posisi mereka wakil kepala daerah, di antaranya Sahrul Gunawan Wakil Bupati Bandung, Iyeth Bustami Wakil Bupati Bengkalis, Lucky Hakim Wakil Bupati Indramayu dan Firman Mutakin wakil Kota Cilegon.
Namun demikian, Haris cukup mengkhawatirkan artis itu jika menang pilkada dan memimpin pemerintahan, tepatnya kecakapan mereka untuk mengerti tentang tata cara mengambil kebijakan pemerintahan.
Baca Juga: Arief Poyuono Sebar Isu Menteri Pengkhianat Jokowi, PDIP: Politik Serupa Sandiwara Butuh Skenario
Pasalnya, apabila mereka tidak mengerti kebijakan pemerintahan, masyarakat yang mereka pimpin pun akan hilang arah..
Artinya, para artis yang terjun pilkada itu harus memahami bagaimana tata cara mengambil kebijakan pemerintahan, bagaimana akuntabilitas pemerintahan, bagaimana mekanisme membuat kebijakan, mekanisme pengajuan anggaran, mekanisme pengajuan surat pertanggungjawaban dan perubahan anggaran.
"Itu pekerjaan rumah kita dan jangan sampai dia itu tidak mengerti dan hanya tanda tangan serta bagus-bagus saja," jelas Haris, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara News.
Baca Juga: Bukan DKI Jakarta dan Jawa Timur, Provinsi Ini Jadi Tingkat Kematian Covid-19 Tertinggi Pertama
Sedangkan kalangan artis yang dilakukan calon petahana dan partai politik diusung pada pilkada, Haris menilai sebetulnya cukup instan karena mereka memiliki elektoral tinggi dengan keterkenalan itu.
Apalagi dalam konstelasi politik yang menang pilkada itu, persyaratannya harus ada dua kapital, yakni pertama ekonomi dan kedua sosial.
Artinya, bila calon kepala daerah itu tidak dikenal masyarakat luas, maka secara ekonomi akan mengeluarkan biaya modal cukup besar.
Baca Juga: Drama Korea Record of Youth Masuki Episode Ketiga, Simak 5 Fakta Menarik Sebelum Menontonnya
Namun sebaliknya, bila mereka terkenal dan populer maka modal sosialnya cukup tinggi dengan memiliki jaringan masyarakat umum, maka biaya politik yang dikeluarkan bisa ditekan.
Dengan demikian, kemenangan pilkada itu juga dapat didasarkan pada dua persyaratan itu terpenuhi, baik modal dan keterkenalan.
"Kami menilai parpol pengusung artis itu untuk kemenangan pilkada dengan biaya politik tidak besar, karena mereka lebih dikenal di kalangan masyarakat dan dipastikan dapat mendongkrak perolehan suara," pungkas Haris mengakhiri.***
