Network
PR CIREBON - Pengamat Politik yang juga Direktur Lembaga Pemilih Indonesia, Boni Hargens membandingkan aura radikalisasi saat masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono(SBY) dan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Tepatnya, ia menilai sepuluh tahun pemerintahan SBY yang menjabat sejak 20 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2014, ternyata menjadi masa inkubasi yang sangat kondusif bagi kelompok radikal.
Kelompok ini, dinilai Boni sangat bertumbuh kembang dalam lingkup birokrasi negeri, dari pusat hingga ke daerah.
"Mereka (kelompok radikal) bertumbuh kembang dan menancapkan kaki ke dalam birokrasi, kementerian, institusi negara, dan pemerintahan umumnya mulai dari pusat ke daerah," ungkap Boni kepada RRI di Jakarta, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com pada Rabu, 09 September 2020.
Baca Juga: Puan Maharani Pahlawan Keutuhan NKRI, Boni Hargens: Berani Pertaruhkan Reputasi di Sumbar
Namun ternyata, kegiatan kondusif kelompok ini mulai terusik jelang masa peralihan pucuk kepemimpinan RI ke Presiden Jokowi, sehingga mereka bergerak melawan itu semua, baik secara terbuka atau diam-diam.
"Begitu Presiden Jokowi muncul (menggantikan SBY), mereka (kelompok radikal) jelas tidak happy. Itu sebabnya mereka melakukan pembangkangan secara terbuka dan diam-diam. Mereka yang berada di luar pemerintahan melakukan pembangkangan terbuka seperti yang lakukan oleh ormas garis keras dan anasir mereka di media sosial yang selalu menyerang pemerintah sejak 2019," jelas Boni Hargens.
Lebih lanjut, Boni mengamati mereka yang berada dalam pemerintahan, terutama dalam birokrasi, biasanya melakukan perlawanan dengan cara menghambat realisasi kebijakan pemerintah, bahkan sampai mempersulit impementasi kebijakan yang mudah.
Baca Juga: Pengungsi Rohingya Diterima karena Kemanusiaan, Menlu Retno Desak ASEAN Gabung Selesaikan dari Akar
"Sehingga setegas apapun presiden dalam memberikan perintah, eksekusi di lapangan akan selalu lamban," tambah Boni.
