Network
PR CIREBON - Polemik ucapan Puan Maharani tentang Sumatera Barat (Sumbar) yang menjadi provinsi yang mendukung Pancasila semakin memanas, tak terlihat tanda-tanda akan segera reda.
Hingga kemarin, putri dari Megawati Soekarnoputri itu masih belum angkat bicara perihal ucapannya yang membuat gaduh dan menuai ragam polemik.
Agar polemik tersebut cepat berlalu, PDIP kini bahkan mengkampanyekan 'Puan berdarah Minang'. Sejumlah kader PDIP bahkan ramai-ramai angkat suara membela Puan Maharani.
Baca Juga: Menag Fachrul Razi Ngawur Soal Radikalisme, PKS Protes Keras: Kebijakan Negara Bisa Salah Kaprah
Salah satunya, anggota DPR dari Fraksi PDIP, Arteria Dahlan yang meyakini Puan tidak bermaksud untuk menghina orang Sumbar dan tak mungkin Puan meragukan jiwa Pancasila orang Sumbar, sebab Puan masih miliki darah minang.
"Harusnya orang Minang, menjaga Puan. Beliau aset, sekaligus kebanggaan orang Minang. Harus kita jaga. Kan harusnya orang Minang bangga, khususnya perempuan Minang, punya Ketua DPR pertama kalinya yang perempuan, dan perempuan Minang pula," kata Arteria dalam keterangan resminya, kemarin, sebagaiman diberitakan Warta Ekonomi partner sindikasi konten Rakyat Merdeka dalam artikel berjudul "Semua Beres Kalau Putri Semata Wayang Mega Minta Maaf".
Arteria menjelaskan bahwa Puan memiliki darah Minang dari sang ayah, Taufiq Kiemas yang memiliki gelar Datuk Basa Batuah dari Kabupaten Tanahdatar, Sumatera Barat. Juga, Megawati dianugerahi gelar adat Puti Reno Nilam.
Baca Juga: Komjak Ikut Campur Proses Hukum Pinangki, Akademisi: Tidak Boleh Bangun Opini, Tidak Boleh Menyerang
Arteria mengenang Kiemas yang selalu bagga menyandang status Minang dan kerap kali diucapkan dalam berbagai kesempatan. Kiemas dan Megawati pun banyak memasukkan orang Minang di posisi partaim eksekutif, dan legislatif.
"Bisa ditanyakan ke Pak Doni Monardo Kepala BNPB, dan Pak Boy Rafly Kepala BNPT, para menteri maupun kepala lembaga, dan lainnya," kata pria yang juga Wakil Ketua Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.
Karena itu, Arteria mengaku sedih, Puan dihujat dan meminta warga Minan untuk menahan diri dan tidak terpecah akibat pernyataan Puan.
Baca Juga: Nampak Sehat dan Tanpa Gejala, 4 Karyawan Hotel Ternama di Kawasan Wisata Garut Positif Covid-19
"Kita harus belajar, bagaimana suku-suku lain mencoba menjaga anggota sukunya satu sama lain, saling melindungi, saling menjaga, dan mengedepankan persatuan untuk kemajuan bersama," imbuhnya.
Pembelaan juga datang dari Ketua DPD PDIP Sumbar, Alex Indra Lukman yang mengungkapkan Puan tidak bermaksud menyakiti orang Minang.
Pernyataan itu tak lebih dari instruksi kepada kader banteng agar memperjuangkan nilai-nilai Pancasila. Terlebih, pernyataan itu sebenarnya muncul saat rapat internal.
Baca Juga: Kasus Virus Corona Harian Pecah Rekor, Positif Covid-19 di India Kini Sentuh Angka 4 Juta Kasus
Salah satu agenda rapat virtual saat itu adalah mengumumkan pasangan kepala daerah yang akan diusung PDIP pada Pilkada 2020 di Indonesia termasuk di dua kota, 11 kabupaten dan tingkat provinsi di Sumbar. Yakni calon gubernur dan wakil gubernur Sumbar beserta calon kepala daerah di Kabupaten Solok, Tanahdatar, dan Pesisir Selatan beserta sejumlah daerah lainnya di Indonesia.
“Mbak Puan sebenarnya tengah menugaskan kami, jajaran pengurus PDI Perjuangan di Sumatera Barat, untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila, terutama soal musyawarah dan mufakat yang berasal dari kearifan lokal masyarakat Minang," ungkap Alex.
Dia mengatakan, rumusan Pancasila dari Bung Karno merupakan keanekaragaman ajaran agama, budaya, dan adat istiadat Nusantara, termasuk dari Ranah Minang.
Baca Juga: Asal Cover Lagu Bisa Dijerat Hukum hingga 10 Tahun dan Denda Milyaran Jika Mengabaikan Hal Ini
Salah satu butir Pancasila yang berasal dari nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Minangkabau, terangkum dalam Sila ke-4 yang berbicara tentang musyawarah dan mufakat.
Alex pun meminta masyarakat Sumbar memahami suasana kebatinan rapat internal partai yang digelar secara terbuka itu.
“Ranah Minang adalah bumi Pancasila. Tidak mungkin memisahkan Pancasila dan Minangkabau beserta tokoh-tokohnya terhadap perjalanan bangsa ini," cetusnya.
Baca Juga: Asal Cover Lagu Bisa Dijerat Hukum hingga 10 Tahun dan Denda Milyaran Jika Mengabaikan Hal Ini
"Ini bisa berkepanjangan polemiknya. Kan pilkada-nya aja Desember. Pasti digoreng terus sampai pilkada," ujar Pengamat Politik Universitas Paramadina Hendri Satri, saat dihubungi Rakyat Merdeka, tadi malam.
Hendri berpendapat, keliru jika mengkampanyekan Puan berdarah Minang untuk menyelesaikan masalah ini dan sebagai negarawan, Puan lebih baik minta maaf secara langsung ke orang Minang.
Pendiri lembaga survei Kedai Kopi ini menganggap penting persoalan Puan dan Sumbar. Mengingat, jabatan Ketua DPR yang saat ini melekat. Bahkan lebih penting lagi, bahwa persoalan ini salah satu ujian Puan sebagai suksesor Megawati sebagai Ketua Umum PDIP.
"Ini kan juga mengangkut siapa yang akan menggantikan Megawati nantinya. Kalo Puan gak cepat selesaikan, bisa saja PDIP justru ke Prananda Prabowo. Kalo masalah beginian saja gak bisa diselesaikan sama Puan. Sudah minta maaf. Orang Ketua DPR, datanglah ke sana, Sumbar," pungkasnya.***
