Network
SABACIREBON - Penyidikan dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) tahun 2012, sama sekali tak ada motif politik.
Penegasan tersebut disampaikan Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Koripsi (KPK), Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin 4 September 2023.
Dikutip dari Antaranews, Ali Fikri memastikan penyidikan kasus tersebut dilakukan dengan persiapan yang sudah matang.
Baca Juga: Jadwal Sholat untuk Wilayah Kabupaten Majalengka Selasa 5 September 2023
"Proses penyidikan itu dilakukan jauh-jauh hari sebelum kemudian ada isu yang berkembang saat ini terkait dengan proses politik. Sekali lagi kami tegaskan ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan proses-proses politik dimaksud," kata Ali.
Isu muatan politik tersebut mencuat setelah KPK membuka opsi untuk memeriksa Menteri Tenaga Kerja (Menaker) periode 2009-2014 Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
Baca Juga: Jadwal Sholat untuk Wilayah Kabupaten Kuningan Selasa 5 September 2023
Saat itu KPK membuka opsi kemungkinan Cak Imin dìperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan Menaker. Alasannya karena dugaan korupsi tersebut terjadi di lingkungan Kemenaker pada tahun 2012 semasa Cak Imin menjabat.
Ali juga menegaskan bahwa KPK sejatinya adalah lembaga penegak hukum yang independen dan bebas dari segala pengaruh, termasuk politik, dalam menjalankan tugasnya memberantas korupsi.
