Network
PR CIREBON - Belum lama ini, Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman mengkritik data statistik yang dilaporkan pemerintah sebagai angka yang sangat konservatif dan tidak mencerminkan fakta sebenarnya, seperti yang disampaikan dalam pidato saat Peringatan HUT Ke-75 Republik Indonesia secara virtual dari kantor DPP PKS, Jakarta pada Senin, 17 Agustus 2020.
Menurut Sohibul, hal tersebut disebabkan dua hal, pertama setiap korban meninggal yang berstatus suspect, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Orang Dalam Pantuan (ODP) tidak dicatat sebagai kematian akibat Covid-19 karena merasa belum ada hasil tesnya.
Kemudian yang kedua, rendahnya kemampuan testing pemerintah yang saat ini hanya mampu melakukan testing akumulatif sebanyak 1,8 juta tes atau jika dirata-rata hanya sekitar 6.800 spesimen per 1 juta penduduk, sehingga angka ini sangat jauh dari ideal jika dibandingkan negara-negara lain di Asia, Eropa dan Amerika.
Baca Juga: Banggakan Nine Bangkit, Warga Lombok Kibarkan 1000 Bendera dengan Seluruh Petugas Upacara Perempuan
Namun demikian, masa depan demokrasi akan sangat menentukan arah ekonomi politik bangsa Indonesia, sehingga relasi antara otoritas negara, kekuatan pasar dan hak-hak rakyat akan ditentukan oleh proses berjalannya roda pemerintahan.
"Apakah Pemerintah memilih jalan konsolidasi demokrasi atau justru menjadikan Pandemi sebagai justifikasi untuk melanggengkan hegemoni oligarki politik dan membuka jalan kembalinya otoritarianisme?," kata Sohibul, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Warta Ekonomi.
Bahkan bila menilik sejarah, Sohibul menyebut Indonesia sudah pernah terjebak dua kali dalam rezim pseudo-democracy atau Demokrasi Semu yang sejatinya merupakan rezim otoritarianisme. yakni masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967) di era Orde Lama dan Masa Demokrasi Pancasila (1967-1998) di Era Orde Baru.
Baca Juga: 700 Orang Secapa AD Ikuti Uji Klinis Tahap 3 Obat Covid-19 Unair, DPR: BPOM Harap Percepat Izin Edar
Tepatnya, Sohibul menilai kegagalan kedua rezim tersebut dalam mengkonsolidasikan demokrasi dari demokrasi prosedural menuju demokrasi substansial, sudah menjadikan keduanya memilih jalan pintas dengan memutar balik (turn around) ke pilihan otoritarian.
Sedang melihat kini, 20 tahun lebih proses demokratisasi pasca reformasi berlalu, tetapi Indonesia kembali lagi terjebak dalam demokrasi prosedural dalam bentuk yang lain.
