Tuai Kecaman atas Kebijakan Ekspor Benih Lobster, Nelayan: Edhy Prabowo Hanya Mudahkan 'Gelindra'

- 8 Juli 2020, 08:04 WIB
 Warga menunjukkan lobster hasil tangkapan nelayan di pesisir Pantai Meulaboh, Aceh Barat, Aceh, Rabu, 19 Februari 2020.
Warga menunjukkan lobster hasil tangkapan nelayan di pesisir Pantai Meulaboh, Aceh Barat, Aceh, Rabu, 19 Februari 2020. /ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/

Tak puas mengkritik Edhy Prabowo, Hadi menilai Calon Presiden di Pilpres 2019 Prabowo Subianto yang kini menjadi Menteri Pertahanan juga seperti sedang tutup mata.

Baca Juga: Siap Terapkan Protokol Kesehatan, Bioskop Seluruh Indonesia akan Dibuka Mulai 29 Juli 2020

"Jadi Prabowo sepertinya tutup mata, tidak sesuai dengan pernyataannya dan sikapnya untuk memberantas bisnis rente yang ada di semua sumber-sumber alam di Indonesia yang banyak merugikan masyarakat," jelas Hadi.

Meskipun, masyarakat sudah mengetahui bahwa untung nelayan sangatlah kecil. Bahkan, tingkat kesejahteraan pun belum tentu terjamin.

"Bohong besar saja kalau nantinya ekspor benih lobster memberikan kesejahteraan pada nelayan lobster. Karena kenyataannya harga beli benih lobster sangat murah oleh para pencari rente di Kementerian KKP," tambah Hadi.

Baca Juga: Tak Diantar ke RS Rujukan, Viral Video 2 Petugas Medis Tega Buang Mayat Pasien Covid-19 di Jalanan

Selain itu, Hadi merasa sudah cukup sulit dengan kebijakan Kementerian KKP yang bagian dari Prabowo Subianto, sehingga ia merasa perlu bersyukur atas tidak terpilihnya Prabowo sebagai Presiden, sehingga kebijakan menyulitkan itu tidak menyebar ke semua kementerian yang bakal jadi ladang bisnis mereka.

"Tidak kami bayangkan jika waktu itu Prabowo Subianto terpilih sebagai presiden. Maka semua departemen akan jadi bisnis rente bagi antek-antek Prabowo Subianto," kata Hadi.

Sementara itu, Menteri KKP Edhy Prabowo mengungkap adanya total 31 perusahaan yang ditetapkan sebagai eksportir lobster.

Baca Juga: Pasang Tarif Tambal Ban Mencekik Capai Rp600 Ribu, Pemilik Bengkel di Banyuwangi Ungkap Kronologinya

Bahkan, Edhy membantah dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI kemarin terkait kementeriannya menerbitkan izin secara tidak transparan atau hanya menguntungkan pihak tertentu.

Halaman:

Editor: Khairunnisa Fauzatul A

Sumber: RRI


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x