Difungsikan Sesuai Kemampuan, Menpan-RB Tegaskan Tidak Ada Pemecatan PNS dalam Reformasi Birokrasi

"Mulai zaman Pak TB Silalahi, tahun 2000 ini, ini sudah lengkap, tapi ya macet. Karena, ada tenaga honorer, sistemnya belum sistem merit, daerah boleh mengangkat (PNS) seenaknya. Ini sudah tahun 2000 konsepnya sudah ada, akhirnya macet," kata Tjahjo.

Namun, ia sekarang yakin konsep itu akan lebih jelas karena Presiden Joko Widodo turun langsung memantau pelaksanaan reformasi birokrasi itu, yang kini masuk dalam visi-misi Presiden dan Wakil Presiden.

"Kan sekarang masuk visi-misi Presiden, ya harus cepat dilaksanakan. Ini target satu tahun, dari Januari sampai Desember 2020," kata Tjahjo menambahkan.***