Network
PR CIREBON - Mahkamah Konstitusi telah memutuskan mantan pengguna narkoba dilarang menjadi calon kepala daerah sejalan dengan penolakan permohonan uji materi aturan tentang syarat pencalonan Pilkada 2020 yang dimuat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Nomor 10 Tahun 2016.
Pasal itu melarang seseorang dengan catatan perbuatan tercela seperti judi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, dan berzina, untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
Putusan MK itu berawal ketika mantan Bupati Ogan Ilir, Ahmad Wazir Noviadi, mengajukan permohonan uji materi aturan tentang syarat pencalonan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Nomor 10 Tahun 2016.
Baca Juga: Berseragam Abdi Negara Namun Menuduh dan Merampas, Dua Orang Ini Ditangkap Polisi
Dilansir Antara, Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) menyatakan pihaknya tidak akan berkoalisi dengan partai politik yang mengusung mantan pecandu narkoba sebagai calon kepala daerah pada Pilkada serentak 9 Desember 2020.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Umum DPP PAN, Viva Yoga Mauladi, kepada Antara di Jakarta, Sabtu, 27 Juni 2020.
Selain bertentangan dengan keputusan MK dan peraturan perundang-undangan, tindakan tersebut juga akan mencederai hati rakyatnya.
Baca Juga: Rekrut Anak di Bawah Umur untuk Dijadikan PSK, 3 Pelaku Mucikari Dibekuk Polisi
"PAN tidak akan berkoalisi dengan partai politik yang sengaja mengusung mantan pengguna narkoba," tegas Viva.
Viva menyebut partainya akan senantiasa patuh pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mana tercantum jelas melarang mantan pecandu narkoba maju di Pilkada.
Oleh karena itu, PAN hanya akan mengusung kader terbaiknya atau tokoh masyarakat yang memiliki integritas, rekam jejak, dan kapasitas sesuai yang dikehendaki rakyat.
Baca Juga: Ketahui Tips Berbelanja Bulanan Bagi Para Milenial Supaya Tetap Hemat
Putusan MK yang melarang mantan pecandu narkoba tersebut positif dan layak diapresiasi oleh semua pihak karena perilaku tersebut merupakan perilaku yang menyimpang.
"PAN akan mematuhi keputusan MK untuk tidak menyalonkan seseorang dengan catatan tercela, yaitu sebagai pemakai dan atau bandar narkoba di dalam pilkada 2020. Hal itu juga sejalan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, pasal 7 ayat (2)," tandas Viva.
Viva menegaskan, pihak partainya akan selektif memverifikasi rekam jejak pasangan calon kepala daerah agar tidak ada mantan pengguna narkoba yang lolos untuk dicalonkan di pilkada 2020.
Baca Juga: Psikiater Ungkap Cara Redakan Stres Selama Pandemi agar Tidak Terjerumus Narkoba
PAN juga berkomitmen untuk menjadikan Pilkada sebagai kontestasi dalam proses demokrasi untuk menyeleksi pemimpin daerah yang bersih, jujur, dan amanah.
"Pasangan calon haruslah memiliki integritas yang baik, visi yang kontekstual dengan tantangan ke depan, kapasitas intelektual, amanah, jujur, dan berjuang untuk kepentingan masuarakat," kata Viva yang juga juru bicara PAN tersebut.***
