Network
SABACIREBON-Kenaikan harga kebutuhan pokok dan distribusi bantuan yang tidak merata menjadi alasan masyarakat untuk menyatakan ketidak puasannya terhadap kinerja Presiden Joko Widodo.
Hanya 8 persen masyarakat yang merasa sangat puas dengan kinerja Presiden. 50 persen cukup mengatakan, "cukup puas". Selebihnya dalam kategori "kurang puas".
Hal itu tercermin dari hasil survei yang dilakukan lembaga survei Indikator Politik. Survei dilakukan pada periode 5-20 Mei 2022.
Ketidakpuasan itu tercermin dari realisasi BLT yang dianggap cara penyalurannya tidak kena ke sasarannya. Tercermin dari survei ini, realisasi distribusi minyak goreng banyak yang tidak tepat. Banyak sekali masyarakat miskin yang tidak memperolehnya.
Baca Juga: Manchester City buka Peluang bagi Rivalnya. Untuk meraih tropy liga Inggris
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi memaparkan, Tingkat kepuasaan masyarakat mengalami penurunan dari survei yang dilakukan bulan April 2022. Dari Survei bulan April, terlihat 64,1 persen masyarakat masih menyatakan puas.
"Kinerja Presiden Jokowi turun 6 persen dari bulan sebelumnya," tegasnya dalam pertemuan virtual, Minggu (15/5/2022).
Survei yang dilakukan "Indikator Politik" mencakup 1.228 responden. Sampel diambil secara acak melalui telepon seluler. Sementara margin of error survei ini 2,9% dengan tingkat kepercayaan 92%.
Menurunnya kepercayaan masyarakat lebih dikarenakan realisasi harga minyak goreng yang mahal dan memberatkan masyakat. Memang menurut catatan Saba Cirebon, 6 bulan sebelum bulan April mulai terjadi fluktuasi harga minyak goreng yang berbuntut dengan penerapan harga yang sangat tinggi, sehingga kemudian mendorong Presiden Jokowi unuk mengeluarakan instruksi merlarang ekspor minyak goreng, bahan baku minyak goreng dan turunannya.
