Network
PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah kini resmi melarang mudik untuk warga di Indonesia demi menekan penyebaran Covid-19.
Larangan itu berlaku mulai 24 April 2020, oleh karena itu warga harus paham dan patuh pada larangan tersebut.
Pasalnya, Kementreian Perhubungan Republik Indoensia akan menerapkan sanksi bagi pelanggar mudik 2020.
Baca Juga: Dukung Larangan Mudik 2020, Jasa Marga akan Terapkan Pembatasan Jalan Tol
Direktur Lalu Lintas Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Sigit Irfansyah mengatakan pada Rabu, 22 April 2020 bahwa skenario sanksi untuk pemudik ini ada dua.
Yang pertama yakni jika pada tanggal 24 April 2020 hingga 7 Mei 2020 ada yang mudik, maka pemudik harus putar balik.
Diberitakan oleh Kantor Berita Antara bahwa sanksi efektif akan mulai ditegakkan mulai dari 7 April 2020.
"Apakah perlu sanksi tegas, kalau sampai 7 Mei 2020 orang tetap memaksa untuk keluar dari wilayah PSBB tentu ada sanski yang tegas. Kami berharap 24 April - 7 Mei tidak ada orang melintas lagi kecuali memang ada titik tertentu yang tidak bisa kami monitor," ujar Sigit.
Baca Juga: Gelar Aksi Peduli Covid-19, FHPTK dan PGRI Kabupaten Cirebon Bagi-bagi Sembako
Untuk skenario kedua, sanksi berbentuk payung hukum yang saat ini masih disiapkan oleh Permenhub dan masih dikoordinasikan dengan pihak kepolisian untuk pelaksanaannya.
Dalam hal ini, pembawa barang juga harus benar-benar di cek apakah memang membawa barang atau justru mengangkut orang.
Selain itu, pengendara motor menjadi perhatian yang juga diutamakan. Pasalnya banyak pengendara roda dua itu yang mencari jalan pintas untuk menghindari penjagaan.
Oleh karenanya pengawasan dari Dinas Perhubungan juga diharuskan ada di titik tujuan akhir.
Baca Juga: Cek Fakta: Hoaks Modus Pembunuhan dengan Suara Tangisan Bayi, Simak Faktanya
"Dibantu dengan Dishub di daerah tempat mereka datang, mereka dicegat di sana dengan SOP yang jelas untuk dikarantina ataupun isolasi mandiri," ujarnya.
Regulasi terkait mekanisme pelarangan mudik diperkirakan akan terbit pada Kamis, 23 April 2020.
"Jadi kalau hari ini selesai regulasinya terget kami dari bidang hukum, mudah-mudahan besok dari Kemenhub regulasi akan keluar, malah rencana secara paralel juga ada inpres atau penpres larangan mudik dari Presiden," imbuh Sigit.***
