Network
PIKIRAN RAKYAT - Berkaitan dengan wabah Covid-19 yang menyebar di Indonesia, Presiden Jokowi meminta para menterinya untuk memberitahukan kepada perusahaan-perusahaan agar tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Usahakan beritahukan kepada perusahaan-perusahaan agar tidak melakukan pemutusan hubungan kerja baik Menteri Perindustrian, baik Menteri UKM, yang berkaitan dengan ini," kata Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas Percepatan Agenda Kerja Kementerian dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Galamedianews.
Presiden Jokowi meminta Menteri Desa dan Menteri Dalam Negeri agar mengarahkan seluruh kepala daerah dan kepala desa agar segala hal berkaitan dana desa diarahkan kepada hal-hal yang bersifat cash forward dan padat karya.
Baca Juga: Setelah Koordinasi dengan Pemereintah Setempat, Konser Milenial Ambyar 2020 Didi Kempot Dibatalkan
Hal tersebut perlu dilakukan agar masyarakat desa dapat menikmati dana desa sebesar Rp 72 triliun dan tidak dipakai untuk hal-hal yang tidak menyasar ke konsumsi masyarakat dan daya beli masyarakat.
Presiden mengungkapkan saat ini Indonesia berada pada situasi yang tidak biasa.
Indonesia mengalami perlambatan ekonomi yang berkaitan erat dengan pandemi Covid-19.
Jokowi meminta seluruh program yang ada difokuskan dalam rangka untuk mengedukasi masyarakat terkait Covid-19.
Baca Juga: Cek Fakta: Beredar Informasi Bali Akan di-Lockdown dan Tiga Bandara Ditutup pada 25 Maret 2020 Mendatang Akibat Virus Corona
Presiden mencontohkan Mendagri yang fokus memberitahukan kepada seluruh kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota agar berhati-hati membuat kebijakan agar tidak membuat kepanikan di masyarakat.
Kebijakan yang dibuat harus tepat sasaran, sehingga dapat mengurangi pergerakan, pertemuan, agar dapat mengurangi dampak dari Covid-19.
Contoh lain adalah Mendikbud yang dapat melihat setiap daerah memiliki kekhususan sendiri sehingga keputusan untuk meliburkan sekolah harus dihitung dengan benar.
"Kalau memang diperlukan silahkan, tapi memang kita harus memulai belajar dari rumah kalau memang harus diliburkan," ujarnya.***
