Network
Berawal pada tahun 2016, Tiongkok memberikan pengarahan mengenai studi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bogor ini, bahwa Indonesia membutuhkan 5.1 miliar dollar AS atau sekira Rp72,4 triliun.
Namun pada tahun 2017 membengkak mencapai angka 8.6 miliar dolar (Rp122,2 triliun), dengan porsi saham yang dipegang Indonesia sebesar 60 persen, sedangkan Tiongkok hanya 40 persen.
Sebanyak 60 persen saham dikonsorsium Indonesia dimiliki oleh PT KAI, Jasa Marga, PTPN VII, dan Wijaya Karya.
"Persoalan di sini adalah persoalan investasi dan kalau proyek tersebut dilanjutkan, pasti rugi. Ini saya pikir dibutuhkan keahlian pak Luhut untuk melakukan ini," ucap Said Didu.
Said Didu berharap bahwa adanya Luhut Binsar Pandjaitan dapat menghadapi masalah investasi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Baca Juga: Simak! 7 Jenis Diet Terbaik untuk Pria di Setiap Usia, Salah Satunya Diet Paleo
"Semoga Pak Luhut akan ditugaskan untuk mencoba melobi kembaliTiongkok agar dia menjadi pemilik saham mayoritas," harapnya.
Said Didu pun menjelaskan mengenai kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi jika Luhut Binsar Pandjaitan melakukan negosiasi dengan Tiongkok.
"Hasil yang pertama Tiongkok tidak mau membeli saham dan tetap 40 persen, yang kedua, Tiongkok mau tetapi tidak memberikan dalam bentuk uang, hanya menaikkan saham dan menanggung kerugian yang ada di depan nanti. Sementara itu, yang ketiga Tiongkok tidak mau," ujar Said Didu.
