Network
Lalu ditegaskannya, tindakan pengambilalihan paksa pemerintahan Myanmar oleh militer merupakan bentuk kemunduran demokrasi di negeri seribu paoda tersebut.
Baca Juga: Kode Redeem Free Fire 'FF' Hari Ini Rabu 28 Juli 2021, Segera Klaim Hadiah Mu!
“Banyak warga sipil jadi korban dan terjadi krisis kemanusiaan. Kondisi di Myanmar juga menjadi taruhan keberadaan ASEAN sebagai lembaga antar bangsa yang menaungi kawasan Asia Tenggara," ungkap Fadli Zon.
Disadarinya tantangan dalam penyelesaian konflik juga menghambat perdamaian di Myanmar.
Pasalnya adanya ketidaksamaan perspektif di antara negara-negara ASEAN memandang kasus Myanmar, serta prinsip non interference (tidak ikut campur) dari negara-negara ASEAN.
Fadli Zon memastikan, BKSAP lebih dulu memberikan perhatian terhadap isu-isu yang tengah berkembang di Myanmar, khususnya terkait advokasi kasus Rohingya.
Pada titik ini, BKSAP menilai sikap tidak ikut campur yang dilakukan negara-negara ASEAN seharusnya tidak dimaknai bahwasannya ASEAN sebagai lembaga tersendiri.
Lebih lanjut, Fadli Zon menerangkan bahwa dalam melakukan diplomasi, BKSAP turut menyuarakan kepentingan nasional.
Baca Juga: Sekarang, Anda Dapat Mengunduh Video Status WhatsApp Pengguna Lain, Begini Caranya
