Berbeda dengan Pemerintah Tunda Pelaksanaan Program Vaksinasi Berbayar, DPR Minta untuk Dibatalkan

- 13 Juli 2021, 18:00 WIB
Target pemerintah terhadap program vaksinasi adalah memberikan vaksin ke 70 persen dari jumlah penduduk di Indonesia sampai akhir 2021.
Target pemerintah terhadap program vaksinasi adalah memberikan vaksin ke 70 persen dari jumlah penduduk di Indonesia sampai akhir 2021. /Pexels/RF._.studio

PR CIREBON - Kebijakan pemerintah yang akan menerapkan vaksinasi berbayar kini menuai berbagai tanggapan.

Vaksinasi berbayar tersebut rencananya akan menjadi kerjasama pemerintah degan Kimia Farma.

Ketika akan diresmikan, vaksinasi berbayar justru menjadi kontroversi lantaran disebut-sebut sebagai langkah pemerintah untuk mendapatkan keuntungan.

Baca Juga: Alih-alih Berikan Dosis Booster, Pembuat Vaksin Diimbau WHO untuk Prioritaskan Negara Berpenghasilan Rendah

Dampaknya adalah pemerintah akhirnya menunda rencana pelaksanaan vaksin gotong royong individual berbayar atau vaksinasi berbayar.

Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi langkah pemerintah tersebut membatalkan vaksinasi berbayar yang diketahui seharga Rp879.140 untuk dua dosis bagi individu atau perorangan.

“Itu artinya, pemerintah mendengar dan menyahuti suara dan aspirasi masyarakat. Apalagi, kegiatan ini sempat menyita perhatian dan tanggapan publik,” ucapnya.

Baca Juga: Catat Waktunya! Fenomena Matahari di Atas Kabah Akan Terjadi untuk Kedua Kalinya

“Saya tentu senang kegiatan ini ditunda. Dengan begitu, pemerintah bisa mengkalkulasi lagi untung rugi penerapan vaksin berbayar individual ini,” sambung Saleh yang dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Dpr pada Senin, 12 Juli 2021.

Halaman:

Editor: Asri Sulistyowati


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x