Network
PR CIREBON - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat di Jawa dan Bali sudah diterapkan, mulai dari 3 sampai 20 Juli 2021.
PPKM Darurat Jawa-Bali disebutkan akan membatasi mobilitas masyarakat dengan sangat ketat.
Kementerian Sosial (Kemensos) pun sadar bahwa kebijakan PPKM Darurat Jawa-Bali tersebut akan memberikan dampak kepada masyarakat.
Baca Juga: Link Live Streaming Trans TV, Saksikan Kelanjutan Drama Korea 'The Penthouse 3' Hari Ini!
Karena itu, Kemensos diketahui akan segera menyalurkan Bantuan Sosial atau Bansos Tunai sebagai bentuk antisipasi.
Dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antarnews, Bansos Tunai sendiri diketahui telah berhenti pembagiannya pada bulan April lalu, Namun Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini memastikan akan kembali membagikannya pada bulan Juli.
“Bansos Tunai akan disalurkan untuk Mei dan Juni, setelah sebelumnya berhenti di bulan April. Kita berharap pekan ini atau paling lambat pekan depan Bansos Tunai dapat tersalur,” ucap Tri Rismaharini pada Kamis, 1 Juni 2021.
Besaran Bansos Tunai senilai Rp300 ribu per bulan disalurkan setiap awal bulan, sedangkan Mei-Juni akan diberikan sekaligus sebesar Rp600 ribu pada bulan Juli.
Artinya di bulan ini (Juli) penerima bansos tunai akan mendapat uang sebesar Rp600 ribu.
Bansos Tunai ini akan ditujukan pada 10 juta penerima bantuan, mulai dari penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 18,8 juta serta penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 10 juta.
Baca Juga: Pangeran Harry Ungkap Bagaimana Menjadi Ayah dari Dua Anak: Seperti Permainan Sulap 'Juggle'
Dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari postingan akun instagram @Kemensosri pada 3 Juli 2021, mekanisme penyaluran Bansos Tunai tetap sama yakni, melalui Kantor Pos dan Himpunan Bank Negara (Himbara).
“Mudah-mudahan paling telat bisa direalisasikan pekan kedua bulan ini dan kita usahakan agar semua bisa tersalurkan kepada warga,” kata Tri Rismaharini.
Meski perpanjang karena penerapan PPKM Darurat, upaya percepatan penyaluran Bansos Tunai ini juga tetap diikuti dengan pengawasan.
Bagi penerima Bansos Tunai pengawasan akan dilakukan melalui struk belanja penerima manfaat, jika nantinya ditemukan adanya pembelanjaan selain kebutuhan pokok.
Karena, Mensos berharap Bansos Tunai yang diberikan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokok.
Perlu diketahui bahwa untuk membantu warga tidak mampu yang terdampak akibat PPKM Darurat, Kemensos mendapat tambahan anggaran untuk dua bulan (Mei-Juni) sebesar Rp2,3 triliun.
Dengan adanya Bansos Tunai ini, masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir dan dapat bekerjasama mengikuti kebijakan PPKM Darurat di Jawa dan Bali.***
