Network
PR CIREBON – Kabar mengenai kasus dugaan korupsi pengadaan tanah oleh BUMD DKI Jakarta di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, menjadi perhatian publik.
Pasalnya, pengadaan tanah di Cipayung tersebut terkait dengan program rumah DP 0 Rupiah gagasan Gubernur Anies Baswedan.
Banyak pihak kemudian menyoroti dugaan korupsi itu dengan menuding adanya keterkaitan dengan pejabat tinggi di lingkungan Pemda Pemprov DKI, termasuk Anies Baswedan.
Baca Juga: Ramalan Tarot Hari Ini, 11 Maret 2021: Hari yang Super untuk Zodiak Leo, Virgo, Libra, Scorpio
Dengan adanya kasus dugaan korupsi itu, program rumah DP 0 Rupiah beserta penggagasnya Anies Baswedan, menjadi sasaran ‘amukan’ banyak pihak.
Tak sedikit yang kemudian menyerukan ‘DP Nol Hasil Nol’ terkait dengan program hunian tersebut.
Rektor Universitas Ibnu Chaldun Musni Umar, kemudian menyoroti narasi ‘DP Nol Hasil Nol’ melalui keterangan tertulis di akun Twitter pribadinya @musniumar pada Rabu, 10 Maret 2021.
Menurutnya, narasi ‘DP Nol Hasil Nol’ itu sangat konyol karena tidak sesuai dengan kenyataan.
Musni Umar menilai narasi tersebut hanyalah untuk menjelekkan Anies Baswedan saja.
“Ada narasi konyol yang dibangun DP Nol Hasil Nol. Tujuannya untuk jelekkan Anies,” katanya, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com.
Baca Juga: Simak 5 Tanda Suami Mengontrol dalam Pernikahan, Salah Satunya Menjauhkanmu dari Orang Terdekat
Guna mendukung pernyataannya, Musni Umar juga menyertakan foto gedung atau rumah DP Nol Rupiah hasil karya Anies Baswedan.
“Narasi tersebut hoaks. Ini buktinya DP Nol Rupiah hasilnya bangunan yang mentereng dan sangat layak huni,” ujarnya.
Dengan begitu, narasi ‘DP Nol Hasil Nol’ hanyalah sebuah narasi bohong karena rumah yang dijanjikan Anies Baswedan berhasil berdiri, terlepas dari dugaan korupsi pengadaan tanah tersebut.
Baca Juga: Dari Pemulung Jadi Jutawan, Pria Malaysia Ini Bawa Warga Satu Kampung Naik Helikopter Sewaannya
Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengumpulkan bukti dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah oleh BUMD DKI Jakarta di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta.
Hal itu diungkapkan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri pada Selasa, 9 Maret 2021.
"Tim penyidik KPK saat ini masih terus mengumpulkan dan melengkapi bukti-bukti terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019," katanya, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara.***
