Sebut Program Rumah DP Rp 0 DKI Jakarta Bermasalah Sejak Awal, Gembong Warsono: Kami Serahkan Proses Hukumnya

- 8 Maret 2021, 22:00 WIB
Sejumlah pekerja menyelesaikan pembangunan hunian DP nol rupiah di Rusunami Kelapa Village, Jakarta Timur, Senin 29 Juli 2019.*
Sejumlah pekerja menyelesaikan pembangunan hunian DP nol rupiah di Rusunami Kelapa Village, Jakarta Timur, Senin 29 Juli 2019.* //ANTARA FOTO/Adnan Nanda/aa

KPK tengah melakukan penyidikan perkara dugaan korupsi pembelian tanah di beberapa lokasi untuk Program DP Rp 0 Rupiah Pemprov DKI oleh BUMD DKI Jakarta.

Dari sembilan objek pembelian tanah yang diduga digelembungkan (markup), salah satunya adalah pembelian tanah seluas 41.921 m2 yang berada di kawasan Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, tahun 2019.

Baca Juga: Depresi Meningkat Selama Lockdown, Pria 70 Tahun di Inggris Ini Gelap Mata Cekik dan Bunuh Istrinya Sendiri

Berdasarkan informasi yang dihimpun, dalam penyidikan sengkarut tanah ini, penyidik lembaga anti rasuah telah menetapkan empat pihak sebagai tersangka.

Mereka antara lain, Yoory Corneles (YC) selaku Dirut Sarana Jaya dan Anja Runtuwene (AR) dan Tommy Adrian (TA).

Selain itu, penyidik juga menetapkan PT. AP (Adonara Propertindo) selaku penjual tanah sebagai tersangka kasus yang terindikasi merugikan keuangan negara senilai Rp100 miliar.

Baca Juga: Mayangsari: Tidak Pernah Aku Mimpikan Akan Menikah dengan Seseorang yang Mungkin Sudah Ada Keluarga

Indikasi kerugian negara sebesar Rp100 miliar terjadi karena ada selisih harga tanah Rp5.200.000 per meter persegi (m2) dengan total pembelian Rp217.989.200.000. Sementara dari total 9 kasus pembelian tanah yang dilaporkan ke KPK, terindikasi merugikan keuangan negara sekitar Rp1 triliun.

Kendati tersandung masalah, Pemprov DKI Jakarta memastikan bahwa program rumah uang muka (down payment/DP) Rp0 akan tetap terus berlanjut, meski Dirut Sarana Jaya Yoory C Pinontoan jadi tersangka dalam kasus pengadaan lahannya.

"Masih tetap lanjut gak ada masalah, program itu tidak tergantung orang per orang di situ," kata Pelaksana Tugas (plt) Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta, Riyadi, di Jakarta.

Halaman:

Editor: Rahmi Nurlatifah

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x