Network
“Sedangkan Kementerian BUMN merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan kekayaan negara (termasuk pelaksanaan RUPS dan penetapan pejabat),” imbuhnya.
Mardani Ali Sera juga menyayangkan atas tindakan pemerintah yang justru menyuntik modal sebesar 20 triliun ke perusahaan pelat merah tersebut, dikala usulan pansus tak digubris.
“Melalui APBN, uang rakyat. Etiskah? Ketika masyarakat memerlukan banyak bantuan akibat pandemi yang tak kunjung berakhir,” jelasnya.
Hal itulah yang membuat Fraksi PKS DPR RI mendesak agar dibentuknya pansus untuk menguak kasus Jiwasraya secara adil.
Baca Juga: Derby della Madonnina AC Milan 0 Inter 3: Lukaku dan Lautaro Martinez Goreskan Luka Mendalam
“(Intinya) Bagaimana penyelesaian kasus Jiwasraya dapat memberikan kepastian bagi 5,2 juta nasabah dan tentu tidak merugikan mereka,” tandasnya.
Bismillah, PKS merupakan slh satu parpol yg mengusulkan Pansus Jiwasraya. Sdh sampai ke pimpinan DPR (4/2/20),sdh diingatkan kembali di rapat paripurna penutupan persidangan III (10/2/21),namun hingga kini hal tsb blm ditindaklanjuti. Artinya,1 tahun sdh usulan pansus menggantung— Mardani Ali Sera (@MardaniAliSera) February 22, 2021
***
