Network
Lantas dia menyerukan dengan tegas, agar opsi sistem gaji bulanan atau bagi hasil sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 42/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut mesti diawasi pelaksanaannya.
Mengingat hal itu, masih papar Koordinator DFW Indonesia, bahwa terutama bagi pekerja sektor kelautan dan perikanan yang memilih sistem bagi hasil.
Baca Juga: Kapal Nelayan Terbalik Sebabkan 1 ABK Hilang, Tim SAR Gabungan Lakukan Pencarian
Maka, harus betul-betul dibuat seadil dan setransparan mungkin sehingga tidak merugikan pekerja.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginginkan kebijakan terobosan yang memastikan adanya jaminan hari tua atau uang pensiun untuk nelayan, dalam rangka melindungi dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.
"Perlindungan dan peningkatan kesejahteraan nelayan menjadi prioritas capaian Kementerian Kelautan dan Perikanan. KKP berencana melakukan sejumlah terobosan untuk mencapai target tersebut, salah satunya memastikan adanya jaminan hari tua atau uang pensiun untuk nelayan," kata Trenggono.
Baca Juga: Hoaks Atau Fakta: Benarkah Detik-detik Jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air SJ-182 Terekam Oleh Nelayan?
Menteri Kelautan dan Perikanan mengemukakan, ada tiga hal yang harus dicanangkan terkait perlindungan dan kesejahteraan nelayan yaitu asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, dan tunjangan hari tua.
Menteri Trenggono juga menargetkan adanya transformasi sistem penangkapan ikan dan pengawasan terhadap kapal-kapal perikanan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
Hal tersebut, lanjutnya, bertujuan untuk peningkatan produktivitas nelayan, menjaga kualitas produk, serta menjamin keberlanjutan populasi perikanan di laut Indonesia.
