Network
Beberapa rekomendasi itu, diungkapkan Mardani, diantaranya kasus ini perlu dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana, mengusut lebih jauh kepemilikan senjata api yang diduga digunakan laskar FPI.
Serta proses penegakan hukum yang transparan serta sesuai dengan standar HAM.
“Kapolri saat itu, pak Idham Aziz juga sudah berjanji menindaklanjutinya dan membentuk tim khusus. Hasil investigasi Komnas HAM perlu dijadikan pijak bersama dalam proses akuntabilitas selanjutnya,” ucapnya.
Dalam hal ini, lanjutnya, pemerintah beserta kepolisian harus menindaklanjutinya secara transparan dan akuntabel setiap rekomendasi tersebut.
Selain itu, kepolisian pun juga perlu berbenah, terutama memastikan kinerja-kinerja yang dilakukan sejalan dengan standar HAM.
Baca Juga: Sentil Anies Baswedan soal Ormas Terlarang, Ferdinand Hutahaean: Apa Lebih Cinta FPI dan HTI?
Seperti pengawasan internal yang perlu diperkuat untuk memastikan ketetapan prosedur dari semua kerja kepolisian, lalu libatkan Kompolnas secara maksimal.
“Mengapa? Semata untuk memastikan apakah tindakan aparat saat kejadian proporsional. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Kapolri 1/2009 tentang Penggunaan Kekuatan yang mewajibkan ‘proporsionalitas’,” katanya.
Artinya, ungkap Mardani Ali Sera, penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri.
Sehingga tidak menimbulkan kerugian maupun korban dan penderitaan yang berlebihan.
