Network
PR CIREBON - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera ikut menanggapi terkait pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Mikro yang telah dimulai sejak Selasa, 9 Februari 2021.
Soal PPKM Mikro itu, disampaikan Mardani Ali Sera dalam tulisan yang diunggahnya dalam akun media sosial Twitter pribadinya pada Rabu, 10 Februari 2021.
Mardani Ali Sera mengatakan bahwa kebijakan PPKM Mikro tersebut dikeluarkan untuk membatasi gerak masyarakat dalam lingkup kecil seperti desa, kelurahan, dan RW.
Namun, Mardani Ali Sera mempertanyakan keefektifan kebijakan tersebut lantaran tidak adanya sanksi yang mengatur terkait pelanggar kebijakan PPKM Mikro.
“Namun pemerintah tidak mengatur sanksi bagi pelanggar PPKM Mikro tersebut. Efektifkah?” tanya Mardani Ali Sera, Rabu 10 Februari 2021, seperti dikutip Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari Twitter @MardaniAliSera.
Bismillah, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro per 9 Februari mulai dilakukan. Kebijakan tsb dikeluarkan utk membatasi gerak masyarakat dalam lingkup kecil; desa, kelurahan, & RW. Namun pemerintah tdk mengatur sanksi bagi pelanggar PPKM Mikro tsb. Efektifkah?— Mardani Ali Sera (@MardaniAliSera) February 10, 2021
Lebih lanjut, Mardani Ali Sera menuturkan bahwa PPKM Mikro menyisakan masalah dasar tentang peta zonasi yang jadi acuan pembatasan daerah.
“Dengan testing Indonesia yang tergolong kecil, maka peta zonasi layaknya peta buta dan tidak mewakili peta penyebaran. Berbeda bila pembatasan dilakukan paralel terhadap semua wilayah berbasis komunitas,” ungkapnya.
Baca Juga: Miliki 72 Ponsel Pintar, Kakek Pokemon Habiskan 25 Menit untuk Matikan Notifikasi Peringatan Gempa
Mardani Ali Sera menambahkan, sanksi juga jadi sorotan. Sanksi memang diserahkan kepada masing-masing kepala desa atau kelurahan.
Namun ia merasa wajar jika publik berpikir apakah kebijakan ini efektif, mengingat tak ada enforcement terhadap masyarakat.
"PPKM Mikro kali ini terasa lebih longgar jika dilihat dari operasional toko dan WFH,” ucapnya.
Berkaca pada PSBB dan PPKM jilid 1 kemarin, ungkapnya, tanpa sanksi yang tegas justru membuat kebijakan PPKM Mikro tidak efektif. Masih banyak ditemukan masyarakat yang melanggar protokol kesehatan.
Baca Juga: Peringati HPN 2021, Presiden Jokowi: Pemerintah Terus Membuka Masukan dari Insan Pers
"Sekarang tanpa ikatan punishment, proses penegakan berpotensi akan relatif lebih sulit untuk ditegakan,” ujarnya.
Dalam unggahannya itu, Mardani Ali Sera pun mengingatkan bahwa berbagai program pembatasan yang tidak menurunkan penyebaran kasus, pada akhirnya akan berdampak ke perekonomian.
“Tidak salah jika timbul pertanyaan ‘Apa jaminan PPKM Mikro bisa menurunkan kasus harian, ketika peta zonasi yang digunakan tidak akurat serta pelonggaran diperluas?” tanyanya.
Mardani Ali Sera mengungkapkan kolaborasi lintas ahli dan sektor amat penting untuk mengatasi pandemi ini.
Baca Juga: BTS Siap Menggebrak Panggung 'MTV Unplugged' Bulan Ini
“Lalu opsi menarik rem darurat juga layak dipertimbangkan, salah seorang ahli @sociotalker menyebut kebijakan pemerintah 4-5 bulan lebih lambat dari pergerakan virus. Tidak salah hal tersebut dijadikan bahan evaluasi,” ungkapnya.
“Terakhir, Surveilans berbasis masyarakat harus diperkuat. Dengan cara apa? Melatih warga untuk melakukan surveilans serta promosi kesehatan di lingkungan sekitar," katanya.
Kemudian, maksimalkan puskesmas sebagai sarana alur pelaporan agar respons cepat bisa terwujud.
Mardani Ali Sera menambahkan, penerapan kebijakan PPKM Mikro selama dua minggu ke depan akan jadi pembuktiannya.
“Masyarakat juga harus ambil peran karena kebijakan pemerintah dalam menangani Covid-19 khususnya 3T, akan berjalan percuma jika tidak diikuti kedisiplinan individu masyarakat (5M),” imbuhnya.
Ia mengatakan PSBB atau PPKM Mikro hanya strategi tambahan, di mana jika strategi utama 3T tidak dilaksanakan secara optimal maka hasilnya tidak akan efektif.
"Kebijakan yang tepat tanpa diiringi dengan perilaku mikro yang benar maka hasilnya tidak terlihat,” pungkas Mardani Ali Sera.***
