“Pak Jokowi tak boleh cuci tangan. Presiden perlu memberi pesan kuat bahwa praktek ambil alih paksa partai politik itu salah,” ungkapnya, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari cuitan Twitter @RachlanNashidik pada Jumat 5 Februari 2021.
“Itu dulu pernah dialami Partainya Presiden. Maka seharusnya Presiden tak mentolerir perbuatan yang sama atau meniru, yang dilakukan anak buahnya sendiri,” tambahnya.
Diketahui, isu kudeta atau ambil alih kekuasaan Partai Demokrat mencuat setelah disebutkan bahwa orang dalam lingkaran Istana berkaitan dengan hal itu.
Kemudian nama Moeldoko disebut menjadi salah satu orang di balik isu kudeta tersebut. Namun dirinya menampik hal itu.
Baca Juga: Presiden Jokowi Terima Kunjungan PM Malaysia, Bahas Isu Kedua Negara hingga Dijamu Rendang
Isu kudeta itu disampaikan oleh Ketum Demokrat AHY yang mendapat kabar dari internal partainya.
AHY kemudian menyurati Presiden Jokowi untuk meminta klarifikasi atas kabar tersebut karena menyangkut orang dalam Istana.
Belum sempat membalas surat dari AHY, Presiden Jokowi disebut sudah menegur keras Moeldoko karena telah membuat gaduh.***