Network
Ketua DPP FPKS BPPLN tersebut juga menyatakan bahwa pemerintah Myanmar dapat belajar mengenai proses demokratisasi dari Indonesia.
“Karena Indonesia sudah pernah mengalami masa-masa tidak enak dalam konteks hubungan sipil-militer dan kita sudah berhasil melalui masa-masa itu. Myanmar perlu belajar dari proses demokratisasi ini dari Indonesia.” ujarnya.
Baca Juga: Sebut Bung Karno Sangat NU, Gus Miftah: Kalau PDIP Banyak Orang NU Ya Lumrah-lumrah Saja
Anggota Komisi I DPR RI ini juga menambahkan bahwa pemerintah RI harus memiliki solusi jangka pendek dan jangka panjang.
“Dalam jangka pendek, pemerintah RI harus memiliki langkah-langkah taktis untuk menjamin keselamatan WNI di Myanmar. Pemerintah harus punya kajian eskalasi konflik di sana,” ucapnya.
“Jika sudah bisa diprediksi apakah eskalasi konflik makin mengkhawatirkan, perlu dipikirkan solusi untuk memulangkan WNI ke tanah air,” lanjutnya.
Baca Juga: Diguyur Hujan Lebat, Beberapa Wilayah di Kabupaten Magelang Juga Alami Fenomena Alam Hujan Es
Sementara, pada jangka panjang, Sukamta berharap ASEAN dapat memperkuat fungsi dan kewenangannya agar krisis-krisis politik dan HAM yang terjadi di negara ASEAN dapat ditindaklanjuti oleh ASEAN dengan mengirim pasukan perdamaian.
Sebab, warga sipil yang rawan menjadi korban jika terdapat perang di dalam negeri, meskipun telah adanya hukum humaniter.
Sebagai informasi, Aung San Suu Kyi yang berusia 75 tahun sejauh ini adalah politisi paling dominan di negara itu.
