Desak Mensos Tri Rismaharini Bongkar Penerima Bansos Fiktif, Benny Harman: Kalau Tidak, Ini Bakal...

- 20 Januari 2021, 17:32 WIB
Benny Harman mendesak Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk membongkar adanya keluhan penerima bantuan sosial fiktif.*
Benny Harman mendesak Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk membongkar adanya keluhan penerima bantuan sosial fiktif.* /ANTARA/Wahyu Putro A

PR CIREBON - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benediktus Kabur Harman atau Benny Harman mendesak Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini untuk membongkar adanya keluhan penerima bantuan sosial (bansos) fiktif.

Benny Harman mendesak Mensos Tri Rismaharini agar membongkar terkait bansos fiktif yang diterima sebanyak 16,7 juta orang sebelum menjadi skandal besar.

Desakan terhadap Mensos Tri Rismaharini disampaikan Benny Harman melalui Twitter @BennyHarmanID pada Selasa 19 Januari 2021.

Baca Juga: Tim Advokasi 6 Laskar FPI Bawa Kasus ke Pengadilan Internasional, Ferdinand Hutahaean: Upaya Sia-sia

Benny berpendapat jika tidak segera dibongkar maka di awal tahun 2021 ini, kasus Bansos fiktif sebanyak 16,7 juta penerima bansos tanpa NIK tersebut akan kembali menjadi sebuah skandal besar.

"Mensos Ibu Risma yang terhormat mohon jelaskan terbuka informasi beredar luas tentang 16,7 juta penerima Bansos fiktif, tidak ada NIK," ujar Benny Harman yang dilansir PikiranRakyat-Cirebon.com.

"Kalau tidak, ini bakal menjadi skandar besar yang meledak awal tahun," sambungnya.

Baca Juga: Disetujui Komisi III DPR, Ini Janji Komjen Pol Listyo Sigit sebagai Kapolri

Tidak hanya mendesak agar membongkar terkait penerimaan Bansos fiktif saja, bahkan Benny pun menyampaikan sebuah pesan kepada Mensos Risma bahwa pusaran korupsi dapat melengserkan jabatan.

"Ingat, protes menurunkan pemimpin antara lain karena pusaran korupsi sekitar Istana. Liberte," pungkas Benny Harman.

Benny Harman mendesak Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk membongkar adanya keluhan penerima bantuan sosial.*
Benny Harman mendesak Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk membongkar adanya keluhan penerima bantuan sosial.* Twitter.com/@BennyHarmanID

Baca Juga: Soroti Indonesia Dilanda 154 Bencana Alam, Mardani Ali Sera: Berbagai Langkah Proaktif Harus Diambil

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat dibanjiri oleh sebuah laporan terkait adanya penyimpangan pada penyaluran bansos di masa pandemi Covid-19 ini.

Laporan tersebut salah satunya adalah anggaran dana bansos yang 'disunat' dan ada beberapa penerima Bansos Covid-19 yang fiktif tanpa NIK yang terdaftar.

Hal tersebut pun berkaitan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Mensos Juliari Peter Batubara yang kini sebagai tersangka kasus anggaran dana bansos.

Baca Juga: Ingin Mbak You Minta Maaf, Muannas Alaidid: Akui Kesalahannya Kalau Pernyataannya Keliru

Hingga total 1.650 keluhan, sebanyak 559 laporan telah selesai ditindaklanjuti oleh pemda terkait, 139 laporan sedang dalam proses tindak lanjut, 647 laporan masih dalam proses verifikasi, dan 226 lainnya masih menunggu konfirmasi dan kelengkapan informasi dari pelapor.***

Editor: Asri Sulistyowati

Sumber: Twitter @BennyHarmanID


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x