Network
PR CIREBON - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengapresiasi sikap semua pihak yang menolak wacana normalisasi hubungan dengan Israel.
Meskipun, kata Hidayat Nur Wahid wacana tersebut sudah diopinikan oleh sejumlah pihak, termasuk media Israel.Dalam opini itu, diwacanakan seolah-olah Indonesia bakal mengikuti langkah beberapa negara di Timur Tengah, melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.
Melalui keterangan tertulis yang disampaikan di Jakarta, Selasa, 29 Desember 2020, Hidayat Nur Wahid menilai keputusan Ormas, Partai Politik dan Ketua DPR, itu sejalan dengan sikap menyejarah Indonesia.
Baca Juga: Media Asing Ikut Soroti FPI Pimpinan Habib Rizieq Shihab, Terkejut Banyak Catatan Buruk FPI
Termasuk kata Hidayat Nur Wahid, sikap resmi Presiden RI Joko Widodo yang menyampaikan langsung, melalui telepon kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas, bahwa Indonesia tidak mengikuti arus normalisasi dengan Israel.
Indonesia konsisten dengan sikap dasarnya tambah Hidayat Nurwahid untuk membela Palestina menjadi negara merdeka dengan ibukota Yerusalem Timur.
Disisi lain, Hidayat Nur Wahid juga menilai manuver politik Amerika Serikat (AS) patut dicurigai, terlebih ketika Donald Trump yang berada di bulan terakhir kekuasaannya, mencoba memperdagangkan pengaruhnya dan mengiming-imingi dana investasi US$ 2 miliar (setara kurang lebih Rp 28,35 triliun).
Baca Juga: IPM DKI Jakarta Tetinggi, Anies Baswedan: Alhamdulillah, Apresiasi Buat Jajaran Pemprov DKI Jakarta
Hidayat Nur Wahid menambahkan bila Indonesia mau melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Pernyataan tersebut sebagaimana dinyatakan melalui Kepala lembaga investasi AS untuk luar negeri (DFC) Adam Bohler, 21 Desember 2020.
Hidayat Nur Wahid mengecam iming-iming investasi Amerika Serikat (AS) agar Indonesia ikut melakukan normalisasi dengan Israel.
“Itu jelas pelecehan terhadap kedaulatan Indonesia, yang secara historis dipegangnya sejak zaman Presiden Soekarno dan seterusnya. Marwah dan jati diri bangsa itu sangat mahal dan tentunya tak bisa dibeli apalagi dengan harga murah, “hanya” Rp 28,35 T,” tuturnya, dikutip Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari laman MPR RI, Rabu 30 Desember 2020.
Baca Juga: Mensos Risma Sebut Tiga Bansos Akan di Salurkan Serentak Pada Awal Tahun 2021
“Karena dari Tenaga Kerja Migran Indonesia saja, bisa dihadirkan devisa senilai Rp 157 T. Apalagi, iming-iming itu jelas melecehkan sikap rakyat dan Pemerintah Indonesia, sebagaimana disampaikan oleh MUI, NU, Muhammadiyah, juga Orpol seperti PKS dan Gerindra, juga Parlemen (Ketua DPR), bahkan Menlu RI dan Presiden RI,” kata Hidayat Nur Wahid.
Hidayat Nur Wahid menyebut iming-iming yang bisa jadi sogokan untuk pemerintah Indonesia, tersebut membuktikan bahwa normalisasi dengan Israel tidak ada hubungannya dengan membantu Palestina untuk mendapatkan kemerdekaannya.
Melainkan tambah Hidayat Nur Wahid lebih merupakan langkah dari proyek ekonomi dan bisnis yang (diperkirakan) menguntungkan bagi negara yang melakukan normalisasi dan Israel serta sponsornya Amerika Serikat.
Baca Juga: Kementrian PUPR Kembangkan Aplikasi BPJT Info, Mudahkan Pengguna Jalan Tol Dapatkan Informasi
Hidayat Nur Wahid menyarankan agar Presiden Jokowi secara terbuka menolak iming-iming sogokan itu. Pada saat bersamaan Presiden perlu menyampaikan kembali pernyataan jujurnya.
"Bahwa Indonesia punya hutang terhadap Palestina. Yaitu hadirnya Palestina sebagai Negara yang merdeka, sebagaimana negara-negara merdeka lainnya," tegas Hidayat Nur Wahid.
Hidayat Nur Wahid memandang pentingnya penolakan serius terhadap isyarat pihak Amerika Serikat dan Israel untuk mewujudkan normalisasi Indonesia dengan Israel.
Baca Juga: Miris Lihat FPI Dibubarkan, Gus Umar: Zaman Reformasi Harusnya Kebebasan Tak Dibelenggu
“Jika sebelumnya Jokowi meyakinkan Mahmud Abbas, kini saatnya Presiden Joko Widodo meyakinkan pemerintahan baru di AS dan dunia internasional bahwa Indonesia tidak terpengaruh oleh isyarat-isyarat tersebut,” jelas Hidayat Nur Wahid.
“Penyampaian sikap terbuka Presiden dapat menjadi pesan pemersatu bagi lanskap politik Indonesia pada hari-hari ini. Tentu akan menguatkan komitmen untuk membantu Palestina, jika Presiden Jokowi juga sekaligus menyatakan membatalkan calling visa untuk Israel,” tutup Hidayat Nur Wahid.***
