LaporCovid Sebut Ada Kontradiksi Kebijakan Pemerintah dengan Keseriusan Penanganan Covid-19

- 30 Desember 2020, 09:31 WIB
Lembaga riset dan pengembangan serta advokasi terkait Covid-19.*
Lembaga riset dan pengembangan serta advokasi terkait Covid-19.* /Twitter.com/@LaporCovid

PR CIREBON – LaporCovid merupakan lembaga riset dan pengembangan serta advokasi terkait Covid-19.

Baru-baru ini, LaporCovid mengungkapkan bahwa ada yang kontradiksi antara kebijakan pemerintah dengan keseriusan penanganan Covid-19.

Hal ini disampaikan LaporCovid melalui akun Twitter @LaporCovid, miliknya pada 28 Desember 2020.

Baca Juga: Menlu Retno Marsudi Larang WNA Masuk Indonesia, Prof Zubairi: Jangan Ada yang Diistimewakan

Dalam cuitan tersebut, LaporCovid memaparkan beberapa kebijakan yang diambil pemerintah yang dianggap kurang tepat dan kontradiksi dengan penanganan Covid-19.

Pertama, perlu adanya penambahan tempat tidur isolasi.

Menurut LaporCovid, kebijakan ini kontradiksi dengan jumlah nakes yang sudah semakin terbatas.

Baca Juga: Peraturan PSBB Transis Jakarta Diubah, Berikut Aturan di 4 Area yang Dibuat Pemprov DKI Jakarta

Faktanya, penambahan tempat tidur isolasi perlu alat dan tenaga kesehatan, sementara nakes sudah kelelahan. Data Pusara Digital LaporCovid-19 menunjukkan sedikitnya 483 nakes wafat karena Covid-19,” tulis LaporCovid, seperti dilansir Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari Twitter @LaporCovid.

Kedua, terkait penerapan izin perjalanan berbasis Tes Cepat Antigen.

Menurutnya, yang terjadi dilapangan tes antigen hanya sekadar imbauan/tidak wajib.

Baca Juga: Sentil Refly Harun Soal Kasus Mimpi Haikal Hassan, Husin Shihab: Profesor Hukum Saja Nggak Ngerti

Ditambah pula, menurut LaporCovid, akurasi tes cepat antigen sangat kurang dibandingkan RT-PCR.

Tes antigen tidak dapat mengonfirmasi seseorang terinfeksi Covid-19. Jika tes antigen negatif masih diperlukan konfirmasi PCR.

Ketiga, soal kebijakan pembukaan tempat wisata dan mengijinkan tempat hiburan.

Baca Juga: Lakukan Kunjungan Pertama sebagai Menparekraf, Sandiaga Uno Pastikan Pariwisata Bali Sesuai Prokes

Kebijakan ini dinilai sangat kontradiksi. Sebab, di satu sisi pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk tetap di rumah.

Tapi di sisi lain, beberapa tempat wisata masih dibuka dan bahkan dipenuhi pengunjung.

Dari berbagai kontradiksi tersebut, LaporCovid juga memberikan saran dan solusi agar penanganan Covid-19 dapat lebih berjalan maksimal.

Baca Juga: Kasus Chat Mesum Habib Rizieq Diungkit Lagi, Gus Romli: Betapa Malunya Umat Islam Indonesia

1. Tutup tempat wisata

Pemerintah harusnya dengan tegas tutup tempat wisata, karena kerumunan tidak dapat dielakkan dan ketaatan terhadap protokol kesehatan sulit diterapkan.

2. Pemerintah stop menyalahkan masyarakat

Keberhasilan 3M bergantung pada keseriusan pemerintah jalankan 3T.

“Pernyataan pemerintah yang terus menyalahkan masyarakat karena tak patuh 3M bahkan sempat mengatakan "Masyarakat menggali kuburnya sendiri" adalah fatal besar,” tulisnya.

Baca Juga: Rilis Gerakan Wakaf Uang ASN, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas: Bukti Nyata Dedikasi dan Loyalitas

“Tanggung jawab pemerintah dalam melindungi masyarakat dengan melakukan 3T adalah kunci keberhasilan keluar dari pandemi,” sambungnya.

3. Pemerintah harus kembali declare State of Public Health Emergency dan serius tangani Covid-19

“Negara kini dalam keadaan tak baik-baik saja. Sejak Covid-19 masuk ke Indonesia bulan Maret, tidak penurunan yang benar-benar terjadi,” terangnya.

Baca Juga: Tanda Kamu Tetap Dapat BLT UMKM Rp2,4 Juta Meski NIK dan KTP Tidak Terdaftar di eform.bri.co.id

“Bahkan angka positif terus meningkat, ditambah ancaman gelombang besar kasus positif selama musim libur,” pungkas akun tersebut.

***

Editor: Asri Sulistyowati

Sumber: Twitter @LaporCovid


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x