Network
PR CIREBON - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun memberikan kritik soal wacana jabatan presiden tiga periode.
Wacana soal jabatan presiden tiga periode merupakan usulan dari Ketua DPR RI Puan Maharani yang meminta agar hal itu dikaji kembali.
Kali ini, Refly Harun memiliki sebuah pandangan yang berbeda dari usulan Puan Maharani terkait masa jabatan presiden tiga periode.
Baca Juga: Kapolri Sebut Telah Tangkap 228 Orang Tersangka Teroris Sepanjang 2020, Termasuk Dua Gembong Besar
Sebab, Refly Harun merasa jabatan presiden cukup satu periode saja agar kinerja lebih efektif.
Hal ini disampaikan Refly Harun melalui Kanal Youtube Refly Harun yang diunggah pada Minggu 20 Desember 2020
Dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari tayangan tersebut, Refly Harun mengurai alasan mengapa dirinya tak setuju terkait usulan presiden tiga periode.
Baca Juga: Sambangi Markas FPI, TB Hasanuddin Ingatkan Kedubes Jerman Gunakan Etika Diplomasi
Lebih lanjut, Refly Harun merasa Presiden Jokowi tidak efektif di periode pertama.
Menurutnya, selama masa akhir periode pertama Presiden Jokowi harus mempersiapkan diri untuk memenangkan Pilpres periode berikutnya.
Sehingga, Refly Harun memiliki sebuah pandangan tersendiri dimana presiden hanya cukup satu periode saja.
Baca Juga: Tri Rismaharini Diangkat jadi Mensos, Pengamat: Kami Mendukung, Beliau Memiliki Aksi Konkret
Akan tetapi, masa jabatan ditambah dari 5 tahun menjadi maksimal 7 tahun.
"Kerja pada periode pertama itu, satu tidak full 5 tahun, karena 6 bulan pertama adjusment. Lalu bekerja 2,5 tahun, tapi 2 tahun terakhir sudah persiapan Pilpres agar terpilih kembali, karena tahapan pemilunya panjang, tahap Pilpresnya panjang," terang Refly Harun.
Selain itu, program kerjanya pun akan tidak maksimal karena harus merujuk pada tujuan 'terpilih' kembali.
Baca Juga: Layangkan Surat Terbuka Kepada Presiden, Peter Gontha Minta Pejabat Korupsi Dimiskinkan
"Sehingga yang kita lihat adalah mulai program-program pembangunan dan lain sebagainya ditujukan untuk mem-backup seorang presiden agar terpilih kembali," lanjut Refly Harun.
Di sisi lain, bisa saja mempertahankan aturan lama yang membuat 'calon pemimpin' baru untuk mencalonkan diri.
"Termasuk juga misalnya mempertahankan aturan-aturan yang membelenggu demokrasi, seperti Presidential Threshold, akhirnya cuma ada 2 paslon saja," papar.
Baca Juga: Enam Mentri Baru, Ferdinand Hutahaean: Selamat, Saya Apresiasi Pengangkatan Ketua Banser Jadi Menag
"Padahal banyak bibit yang bisa jadi pemimpin. Mereka tidak bisa mencalonkan karena bersifat elitis dan oligarkis," lanjut Refly Harun.
Refly Harun berfikir sebaiknya jika masa jabatan presiden diperpanjang 6-7 tahun.
Hal ini dimaksudkan agar kinerja presiden lebih terkonsentrasi dalam menyelesaikan amanahnya.
Baca Juga: Soal Wacana Presiden 3 Periode, Refly Harun: Tanda Ketidak Efektifan Jokowi di Periode Pertama
"Kalau itu diperpanjang dari 5 tahun ke 6 tahun atau 7 tahun, maka Presiden Jokowi tetap menghabiskan masa jabatannya 5 tahun sampai 2024. Jadi tidak ada yang namanya perpanjangan masa jabatan di tengah jalan," urai Refly Harun.
Lebih lanjut, Refly Harun memaparkan jika kebijakan seperti itu diambil, maka presiden yang pernah terpilih ingin mendaftarkan diri harus menunggu satu periode agar lebih efektif.
"Kalau misalnya diberikan kebijakan, diambil kebijakan bahwa presiden bisa mencalonkan diri lagi setelah selang masa jabatan," ucapnya.
Baca Juga: Dicopot dari Posisi Menparekraf, Wishnutama Kini Diminta Publik Balik Lagi ke Net
"Nah ini pun dianggap tidak berlaku untuk Presiden Jokowi. Karena presiden Jokowi sudah menjabat secara berturut-turut 2 periode," sambung Refly Harun.
Jika konsep tersebut diterapkan, maka dapat membatasi kelanggengan kelompok elit tertentu.
"Kalau (aturan) ini tidak berlaku untuk mereka yang sudah menjabat 2 periode secara paripurna, maka ini tidak akan menjadi bola liar yang dianggap melanggengkan kelompok politik yang kebetulan menempatkan Jokowi jadi presiden," tandas Refly Harun. ***
