Pernyataan Ridwan Kamil Dikritik, DPR RI: Tidak Etis kalau Menyalahkan Mahfud Md

PR CIREBON - Terkait kerumunan yang dilakukan oleh Habib Rizieq Shihab, telah membawa sederetan pejabat Daerah dan rakyat biasa ikut terseret dalam sebuah pemeriksaan yang diduga telah melanggar protokol kesehatan.

 

Dari hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) menilai bahwa pernyataan Menko Polhukam Mahfud Md lah yang ikut andil dalam kekisruhan terkait kerumunan yang terjadi setelah Habib Rizieq Shihab pulang ke Indonesia. 

 

Dari pernyataan yang telah diberikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) membuat Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengkritik pernyataan tersebut yang cenderung sangat menyalahkan Menko Polhukam Mahfud MD karena adanya kerumunan massa Front Pembela Islam (FPI) di sejumlah tempat saat kegiatan penjemputan Rizieq Shihab disebabkan oleh adanya pernyataan Mahfud.

 

 

Karena apa yang disampaikan oleh Ridwan Kamil terkait pernyataan tersebut kurang tepat bila menyalahkan Mahfud MD, karena beliau juga sudah mengingatkan para penjemput agar menjaga ketertiban yang seharusnya dilaksanakan.

 

"Anggapan yang menyebut Mahfud MD adalah penyebab dari kerumunan ini, ya kurang tepat, karena Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam kalau ditanya boleh atau tidak jemput, ya pasti boleh, tapi harus tertib," kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Rabu. dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari ANTARA news

 

Makna tertib itu termasuk melapor ke pihak kepolisian kemudian mendapatkan surat izin keramaian namun itu tidak terpenuhi.

 

 

Sahroni juga menekankan bahwa pemerintah pusat sudah mengatur terkait tata tertib protokol kesehatan (prokes) sehingga kalau memang penjemputan Rizieq membeludak, itu disebabkan para penjemput yang tidak menaati tata tertib, bukan karena pernyataan Mahfud MD.

 

"Kalau jadinya ramai ketika penjemputan, itu karena warga tidak menuruti tata tertib yang sebenarnya sudah ditetapkan pemerintah yaitu protokol kesehatan (prokes), tidak etis kalau akhirnya menyalahkan Pak Mahfud," ujarnya.

 

Karena menurut Sahroni bahwa Mahfud sebagai Menko Polhukam tentunya dari awal sudah mengingatkan terkait ketertiban namun kenapa masyarakat masih melanggar dan sesungguhnya itulah yang seharusnya menjadi perhatian bersama.

 

 

Politikus Partai NasDem itu juga menyampaikan saat ini bukan waktu yang tepat untuk saling menyalahkan atas kejadian kerumunan dalam acara Rizieq Shihab yang berlarut-larut.

 

“Ini bukan waktunya kita saling menunjuk siapa yang salah siapa yang benar, atau siapa yang harus bertanggung jawab. Biarkan ini menjadi kerja kepolisian untuk menyelidiki dan menindak oknum yang tidak mematuhi tata tertib dari penjemputan tersebut," ujarnya.

 

Pada Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah menilai adanya kerumunan massa FPI di sejumlah tempat saat kegiatan penjemputan Rizieq Shihab disebabkan adanya pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD.

 

 

"Menurut saya semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya 'statement' dari pak Mahfud di mana penjemputan HRS (Rizieq Shihab) ini diizinkan," kata Ridwan Kamil usai diperiksa di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu.

 

Dengan adanya pernyataan yang memperbolehkan itu, menurutnya menjadi tafsir masyarakat khususnya anggota maupun simpatisan FPI hingga bergerak menuju tempat penjemputan Rizieq, baik di Bandara Soekarno-Hatta, di Megamendung, maupun di Petamburan.

 

"Di situlah (pernyataan Mahfud MD) menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara, selama tertib dan damai boleh, maka terjadi kerumunan yang luar biasa. Nah sehingga ada tafsir ini seolah-olah ada diskresi dari pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta, PSBB di Jabar dan lain sebagainya," kata mantan Wali Kota Bandung itu.

 

 

Oleh karena itu, dia pun menyesalkan pihak-pihak yang diperiksa oleh kepolisian hanyalah para kepala daerahnya, dalam hal ini ia sebagai Gubernur Jawa Barat. Menurut dia, pihak lainnya juga memiliki peran dalam kasus kerumunan yang diduga melanggar protokol kesehatan ini.***