Network
PR CIREBON - Sebagaimana diketahui baru-baru ini, dalam operasi tangkap tangan, KPK menangkap Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara bersama empat orang lainnya atas kasus korupsi bantuan sosial (bansos) penyaluran Covid-19, pada Minggu 6 Desember 20202.
Terkait hal itu, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pun angkat bicara. Dia mengatakan akan menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK terkait penetapan Menteri Sosial Juliari P Batubara sebagai tersangka. Hal tersebut disampaikannya di Istana Kepresidenan Bogor, 6 Desember 2020.
Jokowi mengatakan bahwa dirinya sudah mengingatkan para menterinya untuk tidak melakukan korupsi. Dia juga menegaskan bahwa pejabat negara seharusnya menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi baik untuk APBN maupun APBD provinsi, kabupaten, dan kota.
Baca Juga: Dapat Peringatan dari Kerajaan Inggris, Netflix Tidak akan Tambah Klaim The Crown adalah Fiksi
“Itu uang rakyat, apalagi ini terkait dengan bansos, bantuan sosial dalam rangka penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Bansos itu sangat dibutuhkan untuk rakyat,” ucap Presiden.
Jokowi menuturkan tidak akan melindungi yang terlibat korupsi dan pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
“Saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi dan kita semuanya percaya KPK bekerja secara transparan, secara terbuka, bekerja secara baik, profesional,” tutur Presiden.
Baca Juga: Vaksin Covid-19 Tiba di Indonesia, Menkominfo Umumkan Lima Juru Bicaranya, Siapa saja?
Menanggapi pernyataan Presiden Jokowi, ahli hukum tata negara Refly Harun melalui kanal YouTube-nya pada Senin, 7 Desember 2020 pun ikut berpendapat. Refly mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi itu adalah hal-hal yang normatif.
