Network
PR CIREBON - Mantan Anggota DPR sekaligus budayawan Betawi Ridwan Saidi menyatakan sekarang ini merupakan puncak dari kehancuran sistem kepartaian, karena hampir rata-rata partai yang mempunyai kursi di DPR terlibat dalam persoalan korupsi, 30 November 2020.
"Jadi kalau kita bicarakan kasus korupsi ini, saya kira ini adalah yang terakhir lah ya. Karena sistem kepartaian sekarang rekrutmennya itu tebatas. Kita lihat bahwa di Kalimantan Timur ada Bupati ketangkep istrinya kena, karena istrinya anggota DPRD," kata pria yang akrab disapa Babe Ridwan ini, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari kanal Youtube Refly Harun.
Dia mengatakan kasus yang sekarang pun istrinya juga ikut tertangkap.
Baca Juga: Temuan Baru Alat Karya Peneliti UI, Alat Deteksi Ujaran Kebencian dan Bahasa Kasar Lewat Twitter
Menurutnya, sistem politik di Indonesia itu cukup di Parlemen saja, tak perlu di Pemerintahan. Sementara kabinet diisi oleh orang-orang yang mempunyai kapasitas sebagai ahli dan profesional di bidangnya masing-masing.
"Keadaan yang sekarang ini tidak bisa diteruskan, bagaimanapun juga menggoda lah duduk sebagai menteri berkuasa di situ dan bisa macem-macem." ujar Babe Ridwan.
Dia menambahkan kalau keadaan terus seperti ini maka tak bisa berlanjut, ekonomi Indonesia menjadi berat.
Baca Juga: Kembali Kritik Soal Visa, Fadli Zon: Hentikan Kebijakan Pemberian Visa Kepada Warga Israel
Apalagi, dia menjelaskan, sekarang ini menurut catatan tahun anggaran yang sebentar lagi berakhir ini Indonesia tidak mendapat bantuan, tak ada pinjaman, dan tidak ada yang mau kasih pinjam.
"Cuma beruntung menteri Luhut Binsar Panjaitan waktu ke Amerika beberapa minggu lalu beliau dikasih bansos sama Trump. Artinya dapat Bansos Alhamdulillah, negara besar begini dengan penduduk lebih dari 250 juta dapat Rp10 triliun itu kan bansos." ucap Babe Ridwan.
Dia menuturkan setelahnya Jerman pun memberikan bansos dan kemudian disusul oleh Australia.
Baca Juga: Presiden Jokowi Kutuk Keras Tindakan Biadab Teror di Sigi
"Yang pasti jangan sampailah ntar pejabat kita ke luar negeri itu bawa celengan," kata Babe Ridwan.
Diungkapkan Babe Ridwan, karena pemerintah dan partai-partai sekarang ini faktanya banyak yang korupsi.
"Jadi kita harus ikhlas partai itu diusir ke Senayan saja, lalu kabinet biar orang-orang yang ahli," ujarnya.
Baca Juga: Protes Kepada Pemerintah, Seruan Jihad Dikumandangkan Disambut Seluruh Muslim Dunia
Karena menurutnya percuma dikasih nasehat, karena Operasi Tangkap Tangan masih berkali-kali juga dilakukan.
"Dan yang saya heran dalam kasus Edhy Prabowo ini kok Menteri Luhut bilang, "Wahai KPK, jangan berlebihanlah memeriksanya." Kok bisa orang luar ngomong begitu kan itu hak KPK," ucapnya.
Babe Ridwan menilai hal itu merupakan hak dari KPK, juga kewenangan KPK, dan kewenangan penyidik.
"Kenapa Menteri Luhut bisa ngomong begitu? itu yang saya heran. Udah kita miskin sebagai sebuah negara, dan ini bahkan bakal ada kasus-kasus lain lagi yang juga menyangkut partai," katanya.
Baca Juga: Viral Usai Polda Panggil Rizieq, Geger Adzan Hayya Alal Jihad di Petamburan dan Berbagai Wilayah
Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun menanyakan perihal kabar KPK yang katanya sudah dapat dikendalikan.
"Yang mana yang bisa dikendalikan? kan nggak semua, memang dia belum dapat bintang Mahaputera, beda dengan MK, tapi saya kira nggak bisa begitu mudah dia kendalikan KPK," ujar Babe Ridwan.
Jadi menurutnya masih ada harapan untuk KPK, karena kalau membaca informasi dari media berita masih ada calon tersangka di luar kasus benur.
Baca Juga: Besok Umat GPdI Serukan Doa dan Puasa Bersama, Dilakukan untuk Korban Peristiwa di Lembantongoa Sigi
Sebagai pernyataan Babe Ridwan menganjurkan untuk membentuk pemerintahan tanpa Partai Politik.
"Itu jalan ke luar yang sebaik-baiknya bagi kita untuk menyelamatkan keuangan negara," ucapnya.***
