Network
Greenpeace juga mendorong Presiden Jokowi untuk menjalankan putusan MA terkait kebaran hutan yang dimenangkan masyarakat dan melindungi masyarakat adat dari berbagai ancaman dan intimidasi.
Selain itu, Presiden Jokowi juga harus memberikan hukuman yang berat pada korporasi pembakar hutan, membuka data kehutanan dan HGU agar masyarakat bisa mengawasi hutan Indonesia mereka, dan tidak lagi memberi kemudahan pada industri batubara yang menjadi penyumbang utama krisis iklim.
"Jika pemerintahan Presiden @jokowi benar serius ingin mendengar suara dan masukan masyarakat, harusnya ruang diskusi dibuka dan diberikan jauh sebelum UU Cipta Kerja disahkan @dpr_ri dan ditandatangani oleh Presiden sendiri. Sangat disayangkan, bahkan suara penolakan dan demo mahasiswa di berbagai daerah pun tidak digubris," tulis Greenpeace.
Baca Juga: PS5 Ludes Terjual pada Hari Peluncurannya, CEO Sony Sebut Tak akan Ada Peluncuran Konsol Lainnya
Sementara, Organisasi yang menolak undangan Presiden Jokowi antara lain Greenpeace Indonesia, YLBHI Aliansi Adat Nusantara (AMAN), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Forest Watch Indonesia, KIARA, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) ELSAM dan Sajogyo Institute.
Lihat postingan ini di Instagram
***
